Prof Zakiyuddin Setuju Wacana Pemerintah Hadirkan Rektor Asing, Tapi Syaratnya Ini

Menurutnya, wacana rektor luar negeri memimpin universitas di Indonesia tidak berbeda dengan pertukaran intelektual melalui forum-forum internasional.

Prof Zakiyuddin Setuju Wacana Pemerintah Hadirkan Rektor Asing, Tapi Syaratnya Ini
TRIBUN JATENG/M NAFIUL HARIS
Rektor IAIN Salatiga Prof Dr Zakiyuddin. 

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Pemerintah Indonesia berencana mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin universitas di tanah air pada 2020 mendatang.

Menurut pemerintah, langkah tersebut diambil demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Terkait wacana tersebut kalangan akademisi turut berpendapat, tidak terkecuali Rektor IAIN Salatiga Prof Dr Zakiyuddin.

Dia menilai perkembangan dunia pendidikan sekarang sulit dipisahkan dengan perkembangan global.

Menurutnya, wacana rektor luar negeri memimpin universitas di Indonesia tidak berbeda dengan pertukaran intelektual melalui forum-forum internasional yang sudah berlangsung cukup lama.

“Hanya saja khusus menyoal outsourshing Rektor asing ini kami sepakat dan perlu mencoba sebagai pilot project satu atau dua perguruan tinggi (PT) baik di bawah Kemenristekdikti dan Kementerian Agama dengan jangka waktu tertentu,” terangnya kepada Tribunjateng.com, Kamis (25/7/2019).

Prof Zakiyuddin menyarankan, pemerintah membuat standar khusus sebelum seorang Rektor asing itu memimpin PT di Indonesia melalui sebuah tes yang mencakup kondisi awal PTN-PTS tertentu mulai penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat, administrasi, dan kemahasiswaan.

Tujuannya kata dia, agar terdapat ukuran jelas sebuah PTN-PTS yang dipimpin Rektor asing dan dalam negeri hasilnya cukup siginifikan atau malah sebaliknya dengan periode kepemimpinan sekitar empat tahun.

“Dan ini memang perlu dicoba hanya saja harus terbatas tidak langsung menyeluruh pada PTN-PTS di Indonesia. Lalu, yang tidak boleh hilang adalah amanat undang-undang tugas PT itu memenuhi hak dasar kebutuhan pendidikan warga negara,” katanya.

Ia menambahkan, proses administrasi seorang rektor di Indonesia harus terdaftar sebagai WNI sesuai amanat konstitusi.

Hal itu kata dia, sebaiknya pemerintah memikirkan dan ketika sudah mulai harus ada ukuran khusus serta dilakukan secara terbatas untuk uji coba.

Dirinya menjelaskan, perlunya sebuah uji coba atau pilot project pada beberapa PTN-PTS agar gambaran riil kemajuan atau sebaliknya dapat diketahui oleh publik dan para akademisi dalam negeri.

“Trial dan eror kayak riset, begitu nanti eror ya sudah jangan diteruskan. Sekali lagi kami sepakat dan perlu dicoba hanya terbatas jangan masif untuk mengukur seberapa efektif peran Rektor asing,” ujarnya. (M Nafiul Haris)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved