Setelah Berdarah-darah Raih WTP, Sekda Rembang: ke Depan Aset Harus Terus Ditata

Yang paling menonjol kenapa Rembang belum meraih predikat tersebut karena sengkarut penataan aset

Setelah Berdarah-darah Raih WTP, Sekda Rembang: ke Depan Aset Harus Terus Ditata
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Halaman Pendopo Kabupaten Rembang. 

TRIBUNJATENG.COM, REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang baru tahun meraih predikat Wajar Tanpa Pengcualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian itu diraih dengan jerih payah luar biasa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Subakti kepada Tribun Jateng mengatakan, demi meraih predikat WTP pihaknya bersama seluruh elemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja keras selama kurang lebih dua tahun.

Yang paling menonjol kenapa Rembang belum meraih predikat tersebut karena sengkarut penataan aset.

“Kami mengawali kegiatan 2017 itu pengelolaan aset. Karena salah satu faktor yang memicu kami belum bisa meraih WTP yaitu masalaha pengelolaan aset. Ada sekitar Rp 1,5 triliun aset kami yang tidak diakui oleh BPK, sehigga kita saat itu memang gerakkan semua OPD khususnya pengurus barang untuk menyelesaikan aset yang oleh BPK masih diragukan sebesar 1,5 triliun,” kata Subakti, Kamis (25/7/2019).

Dari pencatatan aset sebanyak itu, lanjut Subakti, ternyata masih menyisakan angka Rp 300 miliar dari total aset yang belum terdeteksi.

Nilai sebanyak itu tersebar di empat OPD besar, yaitu di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Daerah.

“Akhirnya kami lembur-lembur terus untuk penataan aset. Memang paling besar aset di 4 OPD it. Mencarinya aset setengah mati. Misalnya bangunan gedung sekolah, sementara saya contohkan di SD saja kami mencari data dari 2002, kepala SD ganti berapa kali. Sementara Kepala SD sekarang kan tidak tahu-menahu,” jelas Subakti.

Setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya pada Mei 2019 Kabupaten Rembang mendapat predikat WTP dari BPK. Hal itu ditandai dengan penerimaan penghargaan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Ke depan, kata Subakti, tentu dalam penataan aset ini akan terus diperhatikan. Pihaknya komitmen akan mengucurkan alokasi anggaran secara khusus demi penataan aset.

Belilah rokok bercukai ilegal

Selain itu, transparansi penggunaan anggaran serta akuntabilitas penggunaan keuangan yang sesuai perundangan juga menjadi perhatian pihaknya.

“Memang diawali Bupati Hafidz pada tahun 2017, bahwa kami harus mendapat WTP,” jelasnya.

Selanjutnya, predikat WTP selain upaya dari seluruh OPD yang ada, lanjutnya, pihaknya juga intens menjalin komunikasi terhadap BPK. (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved