3 Kecamatan di Karanganyar Ini Masuk Kawasan Industri

tiga Kecamatan yakni Colomadu, Karanganyar dan Mojogedang yang akan terbuka menjadi kawasan industri.

Penulis: Agus Iswadi | Editor: galih permadi
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
Sidang Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar, Selasa (29/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Setelah Kecamatan Gondangrejo, Tasikmadu, Kebakkramat dan Jaten, ada tiga Kecamatan yakni Colomadu, Karanganyar dan Mojogedang yang akan terbuka menjadi kawasan industri.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengusulkan itu dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2013-2032.

Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda No 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

Pemkab Karanganyar mengusulkan perubahan terhadap Perda tersebut berkaiatan dengan kawasan industri. Usulan tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Apabila sebelumnya kawasan industri terbagi menjadi industri besar, menengah dan kecil. Pemkab Karanganyar mengusulkan kawasan industri terbagi menjadi dua yakni kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah.

Adapun kawasan yang diperuntukan industri seluas kurang lebih 2.435 hektare. Luas kawasan industri seluas 2.135 hektare meliputi Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Tasikmadu dan Jaten.

Sedangkan sentra industri kecil dan menengah sekitar 300 hektare, meliputi Kecamatan Jumapolo, Jumantono, Jatipuro, Karangpandan, Kerjo, Ngargoyoso dan Industri kecil di setiap kecamatan.

Ketua Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar, Endang Muryani mengatakan, pembahasan perubahan Perda sudah disesuaikan dengan tata ruang wilayah Jateng dan Nasional.

"Dulu industri besar meliputi Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, dan Tasikmadu. Setelah perubahan tambahannya itu Colomadu, Karanganyar, dan Mojogedang. Yang lama tidak ada luasan tapi hanya menunjukan kecamatan. Perda baru menunjukan luasan 2.135 hektare. Sedangkan sisanya sekitar 300 hektare untuk luasan industri kecil dan menengah," katanya kepada para wartawan seusai sidang paripurna di Kantor DPRD Karanganyar, Senin (29/7/2019).

Ia menjelaskan, sesuai kesepakatan Pansus, wilayah padat penduduk diperuntukan untuk industri non-polutan.

"Ke depannya kita harus meningkatkan pengawasan kontrol terkait limbah industri. Jadi melibatkan dinas terkait seperti DLH," ungkapnya.

Selanjutnya perubahan Perda RTRW itu atas pertimbangan kondisi masyarakat. "Perluasan wilayah industri ini untuk pengembangan ekonomi masyarakat," paparnya.

Sementara itu Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan, dengan adanya Raperda RTRW diharapkan dapat menarik para investor ke Kabupaten Karanganyar.

"Kita promosikan untuk menarik investasi. Karena RTRW itu bagaimana bersaing, berkompetisi menghadirkan investor. Nah investor itu yang mampu menyerab tenaga kerja, ekonomi tumbuh berkembang, dan kawasan pemukiman yang terus bertambah. Tanpa kita lakukan percepatan, kita akan ketinggalan," katanya. (Ais)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved