Tiga Kasus Jadi Fokus Polda Jateng Saat Ini: Korupsi, Narkotika, Terorisme

Tiga kasus menjadi perhatian Polda Jateng dalam rapat paparan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Gedung Borobudur Polda Jateng.

Tiga Kasus Jadi Fokus Polda Jateng Saat Ini: Korupsi, Narkotika, Terorisme
ISTIMEWA
Pertemuan antara Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi Jateng yang dihadiri anggota Komisi III DPR RI di Gedung Borobudur Polda Jateng, Selasa (30/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tiga kasus menjadi perhatian Polda Jateng dalam rapat paparan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah di Gedung Borobudur Polda Jateng, Selasa (30/7/2019).

Tiga kasus tersebut yaitu korupsi, narkotika, dan terorisme.

Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan anggota Komisi III DPR RI, Kapolres di wilayah hukum Jawa Tengah, dan kejaksaan di Jawa Tengah.

Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menyebutkan, tiga hal tersebut merupakan kasus menonjol di wilayah hukum Polda Jateng.

"Sampai sejauhmana penyelesaian kasusnya, apa kesulitannya. Terutama kasus-kasus yang berkaitan tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme," sebut Irjen Pol Rycko.

Ia mengatakan, Polda Jateng terus berupaya menekan terjadinya tiga kasus itu melalui pencegahan.

Menurutnya, ada hal yang menjadi hambatan utama penyelesaian tiga kasus tersebut.

"Proses penyelesaian berjalan, dukungan anggaran baik, kesiapan penyidik baik. Tetapi ada beberapa kasus yang belum terungkap karena proses pembuktiannya belum cukup, pelakunya masih dalam proses pengejaran," tuturnya.

Selain penyelesaian kasus, isu lain yang disampaikan Kapolda dalam rapat tersebut adalah mengenai realisasi penggunaan anggaran dan penyelenggaraan fungsi kepolisian di Jawa Tengah.

"Membicarakan berapa jumlah anggaran yang diberikan, berapa yang sudah terserap. Apa masalah-masalah dalam proses perencanaan, pengusulan, dan penggunaan anggaran," katanya.

Kajati Jateng Yunan Harjaka menambahkan, pertemuan itu juga membahas masalah pemberantasan pungutan liar di dua intitusi penegakan hukum tersebut.

"Apa program di 2020 yang kira-kira harus ada pembenahan. Setelah kami pelajari akan mengambil langkah-langkah. Intinya, penegakan hukum lebih baik, lebih transaparan, lebih objektif, dan lebih optimal," katanya. (Jamal A Nashr)

Penulis: Jamal A. Nashr
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved