Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

UPDATE : KPK Sebut Ada Tarif Jabatan di Kudus dan Periksa Sekda dan Belasan PNS di Mapolres

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pemasangan tarif untuk pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

KOMPAS.com/PUTHUT DWI PUTRANTO NUGROHO
Segel pita berwarna merah hitam bertuliskan KPK dibentangkan di pintu masuk ruangan staf khusus Bupati Kudus, Jumat (26/7/2019) siang. 

Selain itu, sebanyak 11 orang juga diperiksa petugas KPK di Mapolres Kudus. Mereka terdiri dari unsur kepala bagian, calon kepala dinas, serta beberapa ajudan di Pemkab Kudus. Temuan hasil penggeledahan dikonfirmasi ke para saksi yang diperiksa.

Di samping itu, Febri juga menyebut sampai saat ini KPK belum menentukan tersangka baru dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

KPK memeriksa sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Kudus, Senin (29/7). Pemeriksaan dilakukan di sejumlah ruang di Mapolres Kudus Desa Klaling, Kecamatan Jekulo.

Di antara yang diperiksa yaitu Sekda Kudus Sam'ani Intakoris dan Heru Subiyantoko Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kudus. Selain kedua pejabat itu masih ada beberapa aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Kudus yang diperiksa, jumlahnya mencapai belasan.

Diketahui, mereka diperiksa sejak pukul 09.00 WIB. Para ASN yang diperiksa itu keluar hanya saat jam salat. Selebihnya mereka masuk ke dalam Mapolres untuk lanjut diperiksa.

"Status kami saksi yang dimintai keterangan," kata Sekda Kudus Sam'ani saat keluar dari Mapolres Kudus untuk salat magrib di Masjid Al-quds Polres Kudus.

Dalam pemeriksaan selama berjam-jam itu ada berbagai pertanyaan dari petugas KPK. Di antara pertanyaan yang dilontarkan, kata Sam'ani, meliputi tugas pokok dan fungsi sebagai Sekda.

"Yang ditanyai tentang tugas pokok fungsi Sekda dan tugas-tugas Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)," kata Sam'ani.

Menurut Sam'ani, pertanyaan yang dilontarkan kepadanya tidak jauh dengan tugasnya sebagai Sekda. Wajar saja, kata dia, sebab Sekda bertugas perihal segala administrasi di lingkup pemerintah kabupaten. "Saya kooperatif, KPK juga enak," lanjutnya.

Sementara saat disinggung terkait dokumen apa saja yang diambil KPK dari ruang kerjanya, Sam'ani mengaku tidak tahu menahu. "Saya tidak tahu apa saja yang diambil," kata dia.

Sementara Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kudus Heru Subiyantoko lebih irit bicara saat ditanya pewarta. Wajahnya tampak lelah, dia hanya berlalu saat ditanya.

"Wakeh (banyak)," jawab Heru saat ditanya pewarta terkait pertanyaan apa saja yang ditanyakan kepadanya oleh petugas KPK.

Sampai berita ini diturunkan, pemeriksaan kepada sejumlah ASN masih berlangsung.

Pemkab tengah melaksanakan pengisian 4 posisi jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. (Goz/tribun network)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved