Benarkah Iuran BPJS Kesehatan Naik? Ini Kata JK

Pemerintah menyetujui kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai satu solusi mengatasi defisit

Benarkah Iuran BPJS Kesehatan Naik? Ini Kata JK
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA- Pemerintah menyetujui kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai satu solusi mengatasi defisit. Selain menaikkan iuran, desentralisasi ke pemerintah daerah serta perbaikan manajemen juga segera diterapkan.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat disinggung terkait pertemuan Presiden Jokowi dan pihak terkait menyoal BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan Senin (29/7) kemarin.

"Kalau kita tidak perbaiki BPJS ini, ini seluruh sistem kesehatan kita runtuh, rumah sakit tidak terbayar, bisa sulit, bisa tutup rumah sakitnya. Dokter tidak terbayar, pabrik obat tidak terbayar. Pabrik obat atau pedagang obat bisa juga defisit," kata dia yang ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

JK menjelaskan, jika tidak segera diatasi, defisit BPJS Kesehatan akan semakin bertambah parah. Tahun ini, defisit BPJS Kesehatan mencapai 29 triliun. Sementara, defisit di tahun depan diprediksi meningkat menjadi Rp 40 triliun.

"Tahun depan (defisitnya) diperkirakan bisa Rp 40 triliun. Tahun depannya lagi bisa Rp 100 triliun. Jadi, sistemnya harus diubah," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini, pemerintah masih melakukan pembahasan terkait teknis penerapan bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, maupun BPJS Kesehatan.

"Itu hal-hal yang disetujui kemarin, yang akan distudi lagi jumlah-jumlahnya, cara-caranya, berapa besarnya iurannya. Tapi, setuju naik, besarannya nanti dibahas," ungkap dia.

Rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi itu memiliki agenda mencari solusi desifit keuangan dalam pelayanan kesehatan.Rapat tersebut membahas langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di BPJS Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi usulan adanya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. "Kalau semua (langkah perbaikan) sudah dilakukan tetap kita harus review masalah tarif karena perbaikan sistem salah satu fondasi pentingnya juga. Keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, tarif iuran BPJS Kesehatan perlu didasarkan pada segmen penerima manfaat, di mana besaran antar kelas tak sama termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

"Ada yang kelompok 1,2,3 ada yang kelompok ASN, TNI, Polri, ada kelompok swasta yang dihitung berdasarkan Take Home Pay (THP)-nya dan masyarakat umum yang berasal dari penerima gaji upah non tetap itu," jelasnya.

Dia melanjutkan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan perlu menata berapa penerimaan dan pengeluaran yang perlu ditangani pemerintah secara baik. Termasuk menunjukan profil risiko peserta, berapa iuran yang harus dibayar dan manfaat apa yang didapat. (tribunnews.com)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved