OJK Semprit 28 Perusahaan Pengelola Dana Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sanksi kepada 28 perusahaan pengelola dana pensiun (dapen) selama triwulan 2019.

OJK Semprit 28 Perusahaan Pengelola Dana Pensiun
Tribun Jateng/ Mamdukh Adi Priyanto
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal/ ilustrasi 

JAKARTA, TRIBUN JATENG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sanksi kepada 28 perusahaan pengelola dana pensiun (dapen) selama triwulan 2019. Langkah tegas ini dilakukan lantaran mereka telat memberi laporan keuangan Desember 2018.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, pengenaan sanksi tersebut merupakan bagian bentuk pengawasan dan itu sudah sesuai dengan ketuan Peraturan OJK (POJK) yang ada. Sanksi yang diberikan beragam, mulai dari surat peringatan pertama sampai ketiga, kemudian pembatasan kegiatan usaha (PKU), hingga pencabutan izin usaha.

"Setiap dana pensiun yang menerima sanksi dari OJK berpeluang untuk dicabut izin usahanya atau ditarik sanksinya. Itu semua bergantung dari rencana bisnis perusahaan yang bersangkutan bisa merespon sanksi yang dikenakan untuk melakukan perbaikan secara kongkrit dan wajar," jelas Sekar, Senin (29/7).

Menurut Sekar, pengenaan sanksi itu bukan hanya terhadap industri dana pensiun tetapi seluruh industri jasa keuangan yang ada dalam pengawasan OJK. Secara umum, sanksi diberikan kepada lembaga jasa keuangan (LJK) yang melanggar ketentuan berlaku dan sanksi dapat dicabut jika mereka memenuhi ketentuan tersebut.

"Namun, apabila LJK tidak bisa mengatasi sanksi hingga waktu yang diberikan maka akan diberikan sanksi berikutnya hingga pencabutan izin usaha," tambahnya.

Untuk memperkuat pengawasan ke depan, pihaknya akan memperkuatRisk Based Supervisionsecara menyeluruh terhadap industri keuangan non-bank (IKNB).

Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menjelaskan, keterlambatan menyampaikan laporan keuangan tersebut disebabkan perusahaan pengelola dana pensiun harus memberikan laporan dalam dua format sekaligus, baik secaraonlinemaupunhardcopy.

Hal itu yang diakuinya membuat mereka terlambat menyampaikan laporan keuangan hingga mendapat sanksi dari OJK.

Selain telat menyampaikan laporan keuangan, beberapa perusahaan pengelola dapen kecil juga kesulitan likuiditas untuk memenuhi ketentuan SBN. Sesuai POJK Nomor 36/2016, dapen diwajibkan mengalokasikan 50% investasi ke surat utang BUMN dan BUMD yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur.

"Dapen kecil tidak bisa penuhi karena dananya telah dialokasikan ke instrumen dan kesulitan melakukanswitchingkarena ada instrumen lain yang lebih baik memberikanreturnketimbang SBN," kata Bambang, beberapa waktu lalu. (ktn)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved