ASN Pemkab Tegal Tidak Bisa Main-Main, Kinerja Buruk Sanksi Bisa Dipecat

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Lingkungan Pemkab Tegal kini harus bekerja keras dalam memenuhi target.

ASN Pemkab Tegal Tidak Bisa Main-Main, Kinerja Buruk Sanksi Bisa Dipecat
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Lingkungan Pemkab Tegal kini harus bekerja keras dalam memenuhi target.

Pasalnya, jika ASN bermalas-malasan dalam bekerja bisa terkena sanksi tegas.

Bahkan, sanksi terberat yang diberikan yakni pemberhentian atau pemecatan sebagai ASN.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono dalam Pengembangan Karir PNS di Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal, Kamis (1/8/2019).

“Kami minta BKD untuk memetakan ASN yang perilaku kerjanya bermasalah. Cek, apakah ada rapat evaluasi kinerja pegawai di masing-masing unit kerja yang minimal dilakukan sekali dalam satu semester,” tegas Joko.

Dia menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja ASN yang di dalamnya mencakup sanksi.

Dalam PP itu, ASN yang tidak produktif atau tidak memenuhi target kinerja akan dikenai sanksi administrasi sampai paling berat adalah dengan pemberhentian.

Upaya itu dilakukan agar ASN di lingkungan Pemkab Tegal tidak terjadi kecemburuan.

“Tidak sedikit ASN yang hanya datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, tapi menghilang di tengah-tengahnya,” ujar Sekda nada menyindir.

Namun demikian, lanjut dia, ASN tersebut mendapatkan gaji sama, TPP sama, bahkan menerima penuh.

Tapi, ASN yang bekerja ekstra karena satu dan lain hal, mereka absen terlambat sehingga TPP dipotong.

Untuk meningkatkan kinerja ASN, Pemkab Tegal juga telah memberlakukan absensi dengan sidik jari.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera.

“Ini dilakukan untuk memindahkan pola kerja ASN dari comfort zone ke competitif zone. Dari zona nyaman ke zona kompetisi. Penerapan sistem absensi digital menjadi salah satu upaya untuk mengusik kenyamanan ASN dengan memaksa mereka hadir dan pulang tepat waktu,” bebernya.

Menurut Joko, metode ini tidak begitu berpengaruh signiflkan pada kinerjanya, tapi setidaknya tidak dijumpai kasus ASN yang menghilang sekian lama, dan baru muncul saat tanda tangan penerimaan gaji.

“Untuk itu, kami titip pesan agar integritas harus dinomorsatukan. Bangun komitmen diri untuk tidak korupsi. Jika lingkungan kerja mendorong melakukan tindakan yang melanggar hukum, langsung laporkan ke kami,” pinta Joko. (Akhtur Gumilang)

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved