Ngopi Pagi

Fokus : Impor Rektor

Impor beras sudah biasa. Impor jagung juga sudah biasa. Apalagi impor garam, gula, dll, itu hal biasa dilakukan Indonesia.

Fokus : Impor Rektor
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
RUSTAM AJI wartawan Tribun Jateng 

TRIBUNJATENG.COM -- Impor beras sudah biasa. Impor jagung juga sudah biasa. Apalagi impor garam, gula, dll, itu hal biasa dilakukan Indonesia. Soal impor, Indonesia memang jagonya.

Nah, belakangan ini muncul wacana mendatangkan rektor dari luar negeri – ya bahasa kerennya kira-kira tak jauh beda dengan istilah impor.

Adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir yang mewacanakan “impor” rektor untuk memimpin perguruan tinggi (PTN), beberapa waktu lalu. Menurut Nasir, Pendidikan di Indonesia perlu didorong untuk terus mengejar ketertinggalan dari negara lain. Salah satunya, dengan penggunaan rektor asing di perguruan tinggi di Indonesia.

Apa yang diinginkan Nasir cukup masuk akal, mengingat saat ini nyaris semua perguruan tinggi di Indonesia tak memiliki daya saing di dunia. Bahkan, Nasir mencatat, dari total 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, hanya tiga perguruan tinggi yang memiliki daya saing dunia. Itu pun ranking di kisaran nomor 400.

Sebagai Menristekdikti, Nasir memang patut gundah dengan persaingan perguruan tinggi di dunia. Di mana, PTN Indonesia (masih) kurang mampu bersaing di tingkat global. Dia pun berobsesi 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.

Wacana Nasir itu pun ditanggapi serius Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati, yang menolak ide tersebut dan meminta pemerintah mencari solusi lain untuk meningkatkan kualitas PTN Indonesia.

Reni menilai gagasan ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, kunci ada di pemerintah sebagai pihak regulator.

Rasanya cukup beralasan bila kemudian wacana Menristekdikti ini menuai penolakan. Sebab, dengan kuota anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen, mestinya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mencari alasan atas “kegagalan” prestasi PTN di tingkat dunia.

Bukankah PTN-PTN sudah banyak mencetak guru besar, apakah masih kurang? Dari sisi sumber daya manusia (SDM), sebenarnya PTN cukup mampu untuk bersaing di tingkat global. Semoga saja ini bukanlah sebuah alasan Menristekdikti untuk menghindar –bila tak mau disebut ngeles – atas persoalan-persoalan yang terjadi di PTN.

Sebab, selama ini pemerintah lebih sibuk mengurusi pemilihan atau pergantian rektor ketimbang meningkatkan SDM yang ada di PTN. Dengan kepemilikan suara 35 persen, Menristekdikti sebenarnya mampu mengarahkan PTN-PTN secara optimal. Namun yang terjadi, akibat kurang transparannya pemelihan rektor, justru yang terjadi adalah friksi-friksi. Akibatnya, rektor (terpilih) justru sibuk mengurusi persoalan itu dan kurang fokus mengelola perguruan tinggi. Sehingga, hasilnya pun bisa ditebak!

Karena itu, meski kelak mendatangkan rektor impor, itu tidak akan menjamin kualitas PTN lebih bagus. Sebab persoalannnya tidak di SDM, melainkan team work yang kurang solid akibat sisa-sisa ketidakpuasan dalam pemilihan rektor itu sendiri. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved