Kala Jepara Jadi Jujukan Investor

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng mencatatkan capaian investasi hingga semester I/2019 senilai Rp 36,16 triliun.

Plt Kepala DPMPTSP Jateng, Didik Subiyantoro mengatakan, jumlah itu tercatat sebesar 76 persen dari target yang dipatok tahun ini mencapai Rp 47,42 triliun.

Capaian pada semester I/2019 itu juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar sebesar Rp 27,62 triliun.

Dari capaian itu, menurut dia, investor asing atau penanaman modal asing (PMA) menyumbang nilai investasi yang lebih tinggi daripada penanam modal dalam negeri (PMDN), yaitu Rp 22,64 triliun.

"Jepara masih menjadi primadona bagi investor asing. Dari total investasi yang dikucurkan itu, sebesar 53 persen berada di Kabupaten Jepara," katanya, Kamis (1/8).
Didik membeberkan, sektor yang paling banyak digeluti para penanam modal dari luar negeri adalah bidang listrik, gas, dan air. Disusul industri kendaraan bermotor dan alat transportasi.

"Tekstil kini sudah tidak menjadi primadona, sektor itu berada di urutan lima besar, baik oleh investor asing maupun dalam negeri," tuturntya.

Dari sisi kewarganegaraan, investor dari Jepang mendominasi di Jateng. Sebesar 90 persen dari penanam modal asing berasal dari Negeri Sakura. Korsel berada di urutan kedua dengan 3 persen, sementara China sebesar 2 persen.
MPP

Untuk terus memacu masuknya investasi, sebanyak tiga mal pelayanan publik (MPP) akan segera diresmikan di Jateng. Sebelumnya, pelayanan itu sudah ada di Banyumas.
Didik menuturkan, MPP yang akan diresmikan pada tahun ini berada di Kabupaten Kendal, Batang, dan Kebumen.

"Bapak gubernur meminta kami mempercepat pembuatan MPP itu. Beliau meminta setidaknya dalam lima tahun ke depan setiap kabupaten/kota sudah punya satu," paparnya.

Tahun depan, Didik mengungkapkan, daerah yang akan meresmikan MPP juga sudah diproyeksikan, yakni Kabupaten Sragen, Kota Magelang, dan Kabupaten Pemalang.

"Kota Semarang justru belum, karena sepertinya di sini punya konsep yang berbeda dengan MPP. Jadi kami justru belum memroyeksikan Kota Semarang," bebernya.
Seperti yang sudah terbangun di Banyumas, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi DPMPTSP, Sucipto menyatakan, di dalam MPP akan ada pelayanan seluruh perizinan.

"Izin usaha perdagangan, konstruksi, izin kendaraan sewa khusus, semuanya bisa dilayani di MPP," imbuhnya.

Selain segala bentuk izin usaha, Sucipto menyebut, permohonan pembuatan SIM, KTP, KK, dan paspor juga akan dilayani dalam gerai-gerai di mal tersebut.

"Layanan perbankan juga kami sediakan. Kami juga berikan tempat berbagai bank untuk memberikan pelayanan di MPP yang sudah ada di Banyumas. (MPP) di daerah-daerah lain kami harap bisa serupa," terangnya.

Dengan adanya MPP, Sucipto berharap pelayanan izin usaha bisa berada dalam satu tempat, dan bisa dilengkapi seperti layaknya berbelanja di mal.

"Tujuannya tentu agar ada percepatan investasi masuk di setiap kabupaten/kota jika pelayanan perizinannya semakin cepat dan nyaman," tandasnya. (val)