Upaya Transparasi Penerimaan Pajak, KPK Akan Pasang Alat Perekam Transaksi di Kota Semarang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peningkatan pajak hotel, restoran dan tempat hiburan di Kota Semarang.

Upaya Transparasi Penerimaan Pajak, KPK Akan Pasang Alat Perekam Transaksi di Kota Semarang
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Para pengusaha hotel, restoran, dan hiburan mengikuti sosialisasi Diseminasi Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui System Monitoring Online di Thamrin Square, Selasa (6/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peningkatan pajak hotel, restoran dan tempat hiburan di Kota Semarang melalui pemanfaatan alat perekam transaksi.

Hal ini dalam rangka optimalisasi dan transparansi penerimaan pajak daerah, terutama sektor pajak hotel, restoran dan tempat hiburan.

Koordinator Wilayah Koordinasi superfisi dan pencegahan (Korsubgah) KPK, Adlinsyah M Nasution mengatakan, pemungutan pajak harus dilakukan dengan sistem terbuka melalui sistem online.

Dia ingin mendorong keterbukaan baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang maupun para pelaku usaha dalam hal pembayaran pajak dengan melakukan pemasangan alat perekam berupa typing machine device.

Tahun 2019, Kementerian Sosial Targetkan Tutup 13 Lokalisasi, Ada 2 di Kota Semarang

"Selama ini teman-teman kan sudah mendapat laporan dari masing-masing pengusaha. Hanya saja mungkin ada yang kurang sesuai dalam perhitungannya," kata Adlinsyah saat sosialisasi Diseminasi Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Melalui System Monitoring Online di Thamrin Square, Selasa (6/8/2019).

Dia melajutkan, melalui alat perekam tersebut pembayaran dari setiap konsumen bakal termonitor dengan baik.

Setiap transaski akan masuk dan terkirim kepada KPK, Pemkot Semarang, dan Bank Daerah.

Ditegaskan Aldinsyah, hotel, restoran maupun tempat hiburan hanya sebagai wajib pungut pajak, sementara yang menjadi wajib pajak yaitu konsumen.

Sehingga, mereka wajib menyetorkan pajak yang telah dibayar oleh konsumen kepada pemerintah daerah.

Sesuai Undang-Undang 28 tahun 2009, jika wajib pungut pajak tidak menyetorkan sesuai yang dipungut, hal tersebut merupakan sebuah penggelapan pajak.

Halaman
123
Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved