Penurunan Tanah Pesisir Pekalongan Lebih Parah Dibandingkan Kota Semarang

'land subsidence' atau penurunan tanah di wilayah pesisir Pekalongan berdasarkan hasil penelitian ITB rata-rata 10 cm-20 cm per tahun.

Penurunan Tanah Pesisir Pekalongan Lebih Parah Dibandingkan Kota Semarang
ISTIMEWA
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi pada kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS) dan Pembuatan Lubang Biopori di lingkungan Islamic Centre Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jumat (9/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono mengatakan 'land subsidence' atau penurunan tanah di wilayah pesisir Pekalongan berdasarkan hasil penelitian ITB rata-rata 10 cm-20 cm per tahun.

Penurunan tanah ini melebihi Kota Semarang yang rata-rata 10 cm pertahun.

Dalam rangka mengembalikan kondisi lingkungan khususnya di wilayah Pantura, pihaknya menggelar 'roadshow' Gerakan Pungut Sampah, pembuatan biopori, dan penanaman mangrove.

"Hari ini di Kabupaten Pekalongan ada dua kegiatan. Pertama dengan kekuatan 220 orang ini Gerakan Pungut Sampah dan pembuatan biopori, dan kedua di Pantura sekitar 200 personel melakukan penanaman mangrove," katanya.

Seperti yang disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan berdasarkan penelitian ITB ada 'land subsidence' dan abrasi yang mengakibatkan muka air laut naik 1 cm pertahun.

"Ini diimbangi dengan penurunan tanah yang rata-rata 10 cm hingga 20 cm dan ini melebihi Kota Semarang. Jika Kota Semarang sekitar 10 ternyata Pekalongan sampai 20," katanya.

Salah satu untuk menanggulangi abrasi, menurutnya dengan penanaman mangrove.
Asip mengungkapkan mangrove akan membentuk barrier alam dan mengurangi ancaman ombak, dan di sisi lain akan menjadi habitat ekosistem untuk kepiting dan ikan-ikan kecil yang tumbuh di sekitar bakau.

"Biopori untuk memberikan saluran air hujan yang selama ini hanya melimpas begitu saja. Ini bukan air tanah dalam, tapi air tanah permukaan yang setidaknya itu bisa memberikan pasokan untuk sumur penduduk yang memanfaatkan air tanah," katanya.

Asip berharap ke depan di tahun 2025 ada target mengurangi sampai 30 persen dan mengelola sampah 70 persen.

"Selama ini yang terjadi belum berimbang. Kita belum bisa mengelola sampah. Masih 30-40 lah. Kita berharap ada pengurangan sampah terutama di hulu. Hulunya siapa?, rumah tangga-rumah tangga yang menghasilkan sampah," ungkapnya.

Diimbuhkan, sampah bukan hanya suatu produk yang tidak bisa didaur ulang. Diharapkan, ke depan sampah bisa didaur ulang dan TPA hanya tempat sampah residu yang tidak bisa didaur ulang.(*)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved