Ombudsman Jawa Tengah Dorong Pemkot Semarang Perbaiki Layanan Penerbitan SKTS dan SKPT

Ombudsman Jawa Tengah melakukan diseminasi kajian cepat kepada perwakilan lurah, camat, BPN, dinas tata ruang, Bapenda, dan bagian hukum Pemkot.

Ombudsman Jawa Tengah Dorong Pemkot Semarang Perbaiki Layanan Penerbitan SKTS dan SKPT
TRIBUN JATENG/FAISAL AFFAN
Ombudsman Jawa Tengah melakukan diseminasi kajian cepat kepada perwakilan dari lurah, camat, BPN, dinas tata ruang, Bapenda, dan bagian hukum Pemkot di Kota Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ombudsman Jawa Tengah melakukan diseminasi kajian cepat kepada perwakilan dari lurah, camat, BPN, dinas tata ruang, Bapenda, dan bagian hukum Pemkot di Kota Semarang.

Kegiatan Ombudsman Jateng yang dilakukan di Hotel Harris Sentraland Semarang ini untuk mendorong instansi-instansi tersebut supaya mengikuti SOP saat menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa (SKTS) dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT).

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkapkan selama ini pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan SKTS dan SKPT.

"Sejak ada laporan kami sudah melakukan FGD (Forum Group Discussion), survei lapangan, kajian pustaka, dan interview. Fakta yang kami temukan sampai saat ini belum ada SOP yang standar di Kota Semarang," tegasnya, Senin (12/8/2019).

Pemkot Semarang Segera Menutup Lokalisasi Sunan Kuning, WPS Buat Rekening Dana Tali Asih

Selama tiga bulan terakhir Siti mengatakan sudah mengetahui jika bagian organisasi Pemkot Semarang sedang menyempurnakan sistem yang sesuai dengan SOP penerbitan SKTS dan SKPT.

"Tidak hanya untuk SKTS dan SKPT saja sebenarnya. Tapi juga untuk seluruh pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Bentuknya nanti aplikasi atau template yang bisa disempurnakan oleh setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan ini sesuai dengan misi Ombudsman," ujar Siti.

Namun persoalan lain muncul ketika peta tanah sengketa atau zona merah di Kota Semarang tidak bisa diketahui oleh masyarakat.

Siti menegaskan ingin adanya keterbukaan data mengenai tanah-tanah sengketa tersebut.

"Hla ini harus ada semacam keterpaduan data supaya mempercepat pelayanan. Tadi bagian organisasi Pemkot Semarang sudah meminta kepada BPN Kota Semarang supaya ada komunikasi untuk mengetahui zona merah," bebernya.

HUT Ke-74 RI, Tenant Paragon City Mal Semarang Berikan Promo Mulai dari J.Co Hingga Wakai

Ia melanjutkan, jika ada keterbukaan data maka lurah dan kecamatan bisa tahu mana tanah yang sudah diterbitkan SKTS dan SKPT-nya.

"BPN Kota Semarang sudah berjanji untuk melakukan pemetaan, supaya lurah dan camat memiliki akses data ke sana," tutupnya.

Di lain pihak, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Penetapan Hak BPN Kota Semarang, Aris, menjelaskan belum bisa memberikan data peta lahan sengketa atau zona merah karena tidak bersertifikat.

"Kami hanya memiliki data tanah yang sudah bersertifikat saja. Maka kami juga meminta kepada perangkat pemerintahan paling bawah (lurah dan camat) untuk memetakan baru kami bisa cek ke lapangan," tegasnya.

VIRAL VIDEO Guru Ikat Siswa SMA Lalu Dipaksa Lakukan Tindakan Asusila & Direkam, Tersebar di Medsos

Aris melanjutkan data tanah yang tidak bersertifikat termasuk di dalam aset pemerintah maupun perusahaan.

"Jadi kami berbalik. Bukan BPN yang menentukan melainkan instansi yang menguasai tanah tersebut. Selama itu tanah negara kami tidak memiliki datanya. Justru yang punya data adalah kelurahan," tutupnya. (afn)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved