Aliansi Gerakan Rakyat Tolak Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Versi Pengusaha

Sejumlah serikat Buruh di Jawa Tengah, organisasi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Kota Semarang melakukan Konsolidasi Aksi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sejumlah serikat Buruh di Jawa Tengah, organisasi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Kota Semarang melakukan konsolidasi aksi untuk menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh pihak pengusaha melalui Apindo dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di istana negara.

Dalam konsolidasi ini, organ-organ yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) yakni YLBHI-LBH Semarang, KASBI Jateng, FSPI, PB King, Muda Melawan, LRC-KJHAM, dan Mahasiswa Kota Semarang menyatakan sepakat menolak usulan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut terkait, penentuan UMK agar ditentukan oleh kesepakatan pengusaha dan serikat buruh dalam perusahaan, jumlah pesangon yang dikurangi, outsorching/kontrak yang di perpanjang durasinya, serta BPJS Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Hari Tua yang diusulkan untuk diganti skemanya.

Koordinator lapangan, Herdin Pardjoangan mengatakan, pihaknya sepakat akan menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 16 Agustus 2019 di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

Adapun maksud dan tujuannya untuk menyuarakan beberapa tuntutan seperti, tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan versi majikan dan Gubernur Jawa Tengah harus segera menyurati pemerintah pusat dan DPR RI agar menolak usulan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dari pengusaha.

"Usulan-usulan pengusaha tersebut ditolak oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat karena usulan revisi tersebut akan semakin membuat sengsara kehidupan kaum buruh di Indonesia," jelasnya usai rapat kondolidasi, Rabu (14/8/2019) di Dijkstra Café Jalan Taman Srigunting No.10 Kota Lama, Kota Semarang. (Sam)

Penulis: Saiful Ma'sum
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved