Karena Ini, Wapres JK Minta Penegak Hukum Tak Asal Tangkap Pejabat

Sebab, menurut Kalla, sudah semestinya kebijakan yang disusun pejabat menguntungkan semua pihak.

Karena Ini, Wapres JK Minta Penegak Hukum Tak Asal Tangkap Pejabat
Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden
Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara Seminar Nasioanal di Hotel Borobudur, Jakarta 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat penegak hukum tak asal menangkap pejabat karena mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan pihak swasta.

Sebab, menurut Kalla, sudah semestinya kebijakan yang disusun pejabat menguntungkan semua pihak.

"Kita harus peringati juga para penegak hukum ada tidak jelas yang masuk penjara juga, tetapi faktanya seperti itu," ujar Kalla dalam konferensi internasional tentang listrik geotermal di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Kalla menanggapi penahanan sejumlah pejabat dan direksi BUMN oleh penegak hukum.

Salah satu pejabat BUMN yang terjerat kasus hukum yakni mantan Dirut PLN, Sofyan Basir.

Adapun Sofyan didakwa membantu transaksi dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Selain Sofyan, pejabat BUMN lain yang diproses hukum yakni eks Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Emir diduga menerima suap dari Dirut PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo.

Menurut Kalla, pejabat yang merugikan orang lain yang seharusnya diganti.

Halaman
12
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved