Pengadilan Tipikor Semarang Gelar Sidang Tuntutan Kasus Penyelewengan Kredit Bank Jateng Ambarawa

Pengadilan Tipikor Semarang kembali menyidangkan kasus penyelewengan kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jateng Ambarawa.

Pengadilan Tipikor Semarang Gelar Sidang Tuntutan Kasus Penyelewengan Kredit Bank Jateng Ambarawa
TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Mantan Pimpiman Cabang Pembantu Bank Jateng Ambarawa Agus Yulianto konsultasi kepada penesehat hukumnya setelah mendengarkan tuntutan. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang kembali menyidangkan kasus penyelewengan kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jateng Cabang Ambarawa, Rabu (14/8/2019).

Sidang yang menjerat mantan pimpinan cabang pembantu (Pincapem) Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jateng Cabang Ambarawa Agus Yulianto memasuki tahap tuntutan.

Berkas tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Semarang, Fikri Fachurrozi, menuntut terdakwa selama dua tahun penjara, dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Namun pada amar, tuntutan terdakwa tidak dibebani uang pengganti Rp 459.319.250.

Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Periode 2019-2024, Ibu dan Anak Ini Dilantik Bersamaan

"Hal ini dikarenakan uang sebesar Rp 459.319.250 telah ditetapkan sebagai barang bukti sesuai dengan penetapan penyitaan ketua Pengadilan Negeri (PN) Ungaran Nomor : 64/Pen.Pid/2019/. Unr tanggal 21 Maret 2019," jelas JPU.

Pada berkas tuntutan JPU, membebaskan terdakwa dari jeratan pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer.

Akan tetapi, JPU menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf 1 huruf b Undang-undang Nomor 20 tajun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai tercantum dalam dakwaan subsidair.

Sebelum menjatuhkan tuntutan, hal-hal menjadi pertimbangan JPU diantaranya hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberatasan korupsi.

"Hal yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit, dan terdakwa belum pernah dihukum," terangnya.

3 Orang Absen saat Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Demak Periode 2019-2024

Sesuai perhitungan hanya ditemukan 47 debitur KUP dan 10 debitur KMJ 25. Debitur tersebut masuk dalam kriteria kredit macet.

Total kerugian yang dialami Bank Jateng Rp 4.431.319.833.

Atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi).

Pembelaan sepenuh diserahkan penasehat hukumnya. (rtp)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved