Lima Perusahaan BUMN Kompak Gelar RUPS Luar Biasa Mendekati Perubahan Kabinet Kerja

Anggota DPR RI meminta presiden untuk memanggil menteri yang akan mengganti direksinya

Lima Perusahaan BUMN Kompak Gelar RUPS Luar Biasa Mendekati Perubahan Kabinet Kerja
Tribunjateng.com/Rival Al-Manaf
Anggota DPR RI Juliari Batubara (berdiri) saat mendengarkan aspirasi masyarakat Gunungpati, Kamis (15/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota DPR RI meminta presiden untuk memanggil menteri yang akan mengganti direksinya. Hal itu diutarakan anggota dari Fraksi PDIP, Juliari P Batubara saat melakukan kunjungan kerja di Gunungpati Semarang, Kamis (15/8/2019).

Ia mengutarakannya saat menanggapi akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) lima perusahaan BUMN di akhir Agustus nanti. Padahal, sebelumnya presiden Jokowi menginstruksikan setiap menterinya untuk tidak membuat kebijakan strategis mendekati waktu perombakan kabinet.

Lima perusahaan BUMN yang akan menggelar RUPSLB itu diantaranya adalah PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BRI, PT BTN, dan PT PGN. Mereka rencananya akan mengagendakan evaluasi semester satu dan pergantian direksi dalam kesempatan itu.

"Saya rasa kok pak Jokowi harus memanggil menteri yang bersangkutan. Menanyakan apa motivasinya melakukan pergantian direksi," terangnya saat dijumpai Tribun Jateng Kamis (15/8/2019).

Menurutnya setiap menteri punya alasan dan urusan internal kementerian mereka sendiri. Belum tentu juga pergantian direksi BUMN terkait beberapa isu seperti mafia jabatan dan lain sebagainya.

"Yang terpenting saat ini sebenarnya kita juga perlu direksi BUMN yang berintegritas. Jangan lagi ada yang kembali ditangkap karena kasus korupsi," ucap Juliari lebih lanjut.

Ia menyebut Jajaran direksi dari beberapa perusahaan BUMN saat ini masih berurusan dengan KPK mulau dari Angkasa Pura II, PLN, dan Garuda.

"Memang tidak mudah bagi para direksi BUMN untuk menjaga integritas, hal itu karena empat tahun ini proyek BUMN sangat banyak sangat masif dibanding periode sebelumnya," imbuhnya.

Jikapun nantinya ada pergantian direksi ia meminta untuk proses seleksi lebih diperketat. Sehingga orang yang benar-benar berintegritas yang beridiri di sana.

"Selain itu porsi proyek untuk swastanya agak ditingkatkan. Kalau kemarin sangat jomplang, BUMN dapat porsi luar biasa yang swasta hanya subkontraktor saja. Alokasi proyek ke BUMN dikurangi lah," pungkasnya. (*)

Penulis: rival al-manaf
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved