Dirasionalisasi, Anggaran Pilkada Kabupaten Pekalongan Jadi Rp 30,1 Miliar

KPU Kabupaten Pekalongan, awalnya mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp 35 miliar

Dirasionalisasi, Anggaran Pilkada Kabupaten Pekalongan Jadi Rp 30,1 Miliar
Tribunjateng.com/Indra Dwi Purnomo
Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pekalongan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menyetujui besaran anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan.

Anggaran Pilkada di KPU Kabupaten Pekalongan disetujui sebesar Rp 30,1 Miliar.

KPU Kabupaten Pekalongan, awalnya mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp 35 miliar.

Usulan ini awalnya dirasionalisasi menjadi sekitar Rp 28 miliar. Namun setelah lima kali dibahas dengan tim teknis dan TAPD, rasionalisasi terakhir memunculkan angka Rp 30,1 miliar.

"Ya benar sudah disetujui anggaran untuk Pilkada. Untuk KPU sekitar Rp 30,1miliar. Anggaran Pilkada kan bukan hanya di KPU tapi ada Bawaslu, Polres Pekalongan, dan lainnya," kata Abi saat ditemui Tribunjateng.com di kantornya, Jum'at, (16/8/2019).

Menurutnya pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk Pilkada dengan baik.

Penggunaan dan besarannya, sesuai dengan undang-undang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

"Anggaran Pilkada alhamdulillah sudah dianggarkan. Pemerintah daerah sudah menyiapkannya dengan baik. Untuk penggunaannya dan besarannya di undang-undang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Apapun hasilnya itu kami mengikuti dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Disebutkan, point terbesar penggunaan anggaran tersebut adalah untuk Badan Ad Hoc sekitar 60 persen, untuk fasilitasi pengadaan barang calon dan pengadaan untuk coblosan sekitar 20 persen hingga 25 persen.

"Sisanya campur-campur. Badan Ad Hoc ini mulai PPK, PPS, dan KPPS. Kemudian untuk honorernya, hampir 60 persen lebih," terangnya.

Disinggung tahapan Pilkada yang paling dekat, Abi menyebutkan, sesuai dengan jadwal pada bulan Agustus 2019 ini adalah penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil).

Setelah itu, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada bulan Oktober 2019. Tahapan selanjutnya pada tahun 2019 ini adalah sosialisasi Pilkada 2020.

"Jika DP4 sudah diterima, maka bisa diumumkan berapa jumlah dukungan untuk calon perorangan. Ini pada bulan November ini sudah harus diumumkan," ucapnya.

Abi mengatakan mengacu aturan pada pemilihan sebelumnya, persyaratan pencalonan perorangan untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa dan harus didukung paling sedikit 7,5 persen.

"Jadi hitungannya DPT kita terakhir sebanyak 725.790 dikali 2,5 persen (dalam hal ini penduduk 500 ribu-1 juta). Jadi jumlah dukungannya 54.435 yang tersebar lebih dari separuh kecamatan. Aturan ini untuk pemilihan sebelumnya," tandasnya. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved