Jokowi Pakai Baju Adat Sasak, Fahri Sindir Kekalahan di NTB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju adat Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB) saat hadir dalam sidang

Jokowi Pakai Baju Adat Sasak, Fahri Sindir Kekalahan di NTB
Tribunnews/JEPRIMA
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenakan pakaian adat Sasak NTB saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Pada pidatonya tersebut Jokowi menyampaikan izinnya untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNJATENG.COM -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki alasan tertentu mengenakan pakaian adat sasak saat sidang bersama DPD dan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8).

Menurut Fahri, Jokowi mengenakan baju sasak, karena kalah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meskipun demikian Fahri mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena mengenakan pakaian adat NTB."Karena kalah di NTB, baguslah balance," kata Fahri usai menghadiri sidang bersama.

Perkiraan Fahri tersebut, karena Jokowi mengenakan pakaian adat Bali saat di Kongres PDIP beberapa waktu lalu. Alasan Jokowi mengenakan pakaian adat tersebut karena menang di Bali.

"Karena waktu itu kan mengingatkan pak Jokowi,dia bilang pakai adat Bali karena menang di Bali," katanya.

Meskipun demikian, Fahri berterimakasih karena Jokowi mengenakan pakaian adat NTB yang merupakan tanah kelahirannya. "Saya berterimakasih," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju adat Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB) saat hadir dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Oesman Sapta Odang (OSO).

Jokowi mengenakan Capuk atau sapuk motif hitam emas di bagian kepala, serta kain songket atau dodot di sebalah kanan. Terdapat pin dengan rantai merah putih di sebelah kiri.

Adapun pidato kenegaraan Jokowi di Sidang bersama dalam rangka memperingati HUT RI ke 74.

Dalam pidato pembukaan Oesman Sapta mengatakan sidang bersama ini merupakan amanat dari Pasal 228 dan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved