KPK Sering Operasi Tangkap Tangan, Pansel Capim KPK: Mereka Gagal dalam Pencegahan Korupsi

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi.

KPK Sering Operasi Tangkap Tangan, Pansel Capim KPK: Mereka Gagal dalam Pencegahan Korupsi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Pansel KPK lainnya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19). Presiden berharap Pansel KPK menghasilkan calon pimpinan KPK dengan kemampuan managerial dan menguasai dinamika pemberantasan korupsi. 

TRIBUNJATENG.COM - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi.

Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi harus diubah dari jumlah kasus dan pelaku yang ditangkap menjadi potensi korupsi dan kerugian negara yang bisa dicegah.

Menurut Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih, pandangan Jokowi tersebut memang sudah menjadi pemikiran pansel selama ini.

"Kami sejalan dengan pandangan Presiden bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi itu bukan OTT yang banyak. Justru semakin banyak OTT, kita gagal dalam pencegahan korupsinya," ujar Yenti kepada pewarta, Minggu (18/8/2019).

Yenti mengatakan, masih maraknya korupsi meski operasi tangkap tangan (OTT) banyak dilakukan menandakan penindakan selama ini belum menimbulkan efek jera.

Oleh karena itu, katanya, harus ada peningkatan sistem pemberantasan korupsi.

Kapendam Cenderawasih Sebut Satu Anggotanya Gugur, Korban Penembakan KKB di Jayawijaya

"Jadi, harusnya orang tidak korupsi bukan karena takut ditangkap, tapi karena sistem yang tidak memungkinkan atau meminimalkan potensi korupsi itu. Di situlah pencegahannya," kata Yenti.

Yenti juga mengamini pernyataan Jokowi bahwa pencegahan korupsi juga tidak boleh mengganggu keberanian berinovasi.

Menurutnya, penegakan hukum pidana memang harus hati-hati agar tidak justru kontraproduktif.

"Misalnya, saking takutnya, anggaran jadi tidak terserap. Di sisi lain harusnya ya tidak usah takut selama melakukannya sesuai koridor. Jadi, ini akan kita evaluasi, termasuk apakah ada penegakan hukum yang overaction yang menyebabkan hal tersebut," ujar Yenti.

Wisatawan Asal China Tewas Terjatuh di Objek Wisata Devil Tears Lembongan Klungkung Bali

Halaman
12
Editor: suharno
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved