TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Masih banyak pihak yang tidak melakukan pelaporan kegiatan kampanye pada pemilu di Kota Pekalongan beberapa waktu lalu.

Tindakan tersebut dilakukan baik mengenai pelaporan pendanaan ataupun izin menggelar kampanye yang semestinya diwajibkan dalam undang-undang.

Menurut Ipda Maryoto Kanit Ekonomi Polres Pekalongan Kota, yang hadir mewakili Polres Pekalongan Kota, dalam evaluasi kampanye di Hotel Dafam Pekalongan, kebanyakan secara perorangan bukan partai yang melakukan hal tersebut.

“Kemungkinan mereka tidak mau repot. Jadi tidak membuat laporan terkait kampanye pemilu,” jelasnya, Selasa (20/8/2019).

Dilanjutkannya, pelaporan kampanye sangat mudah dan diwajibkan karena sudah diatur dalam undang-undang.

“Padahal pelaporan kampanye tidak rumit. Hanya tinggal meminta izin ke Polres Pekalongan Kota dan tebusan ke Bawaslu,” paparnya.

Iptu Maryoto menerangkan, pihak berwajib hanya melayani pemberitahuan tentang kampanye.

“Jika ada pelanggaran saat kampanye, kami tidak bisa bertindak karena ranahnya Bawaslu."

"Semoga pada Pilkada 2020 mendatang kesadaran pelaporan tidak seperti gelaran pemilu yang sudah berlangsung,” tambahnya. (Budi Susanto)