Wali Kota Hendi Jalan Sehat di Kampung Halaman, Ribuan Orang Padati Kawasan Lempongsari Semarang

Jumlah warga yang datang tersebut jauh lebih banyak dibanding kegiatan jalan sehat dan dialog di tempat-tempat lain sebelumnya

Wali Kota Hendi Jalan Sehat di Kampung Halaman, Ribuan Orang Padati Kawasan Lempongsari Semarang
Tribunjateng.com/Reza Gustav Pradana
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) berdialog dengan warga di Lempongsari, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/8/2019) pagi. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ribuan orang memadati kawasan Lempongsari, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/8/2019) pagi.

Mereka merupakan warga setempat dan sekitarnya yang ingin mengikuti kegiatan jalan sehat dan dialog bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi).

Turut hadir juga Ketua Penggerak PKK Kota Semarang Krisseptiana, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, Sekda Kota Semarang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang.

Jumlah warga yang datang tersebut jauh lebih banyak dibanding kegiatan jalan sehat dan dialog di tempat-tempat lain sebelumnya di mana hanya ratusan orang.

Rute jalan sehat itu melewati beberapa RW dan finish dekat Kantor Kelurahan Lempongsari dan lokasi dialog.

Terdapat juga tempat pengobatan gratis bagi para warga yang ingin berkonsultasi terkait kesehatan ataupun sekedar melakukan cek tensi.

Perlu diketahui, Lempongsari adalah sebuah kampung di mana Hendi lahir dan tinggali hingga saat ini.

“Alhamdulillah ini adalah tempat kelahiran saya secara pribadi dan warganya juga yang datang banyak sekali,” ungkapnya kepada Tribunjateng.com usai jalan sehat.

“Selain jalan sehat, kami serap aspirasi. Kita temu muka tatap muka curhat-curhatan wilayah mana yang infrastrukturnya masih jelek dan ada problematika apa di lingkungan,” imbuhnya.

Saat berdialog, beberapa warga mengeluhkan soal sertifikasi tanah mereka.

Beberapa warga masih menggunakan Surat Ijin Pemakaian Tanah (Surat Hijau) yang diterbitkan pemerintah kota atas pemakaian tanah aset Pemerintah.

Hendi mengatakan, pengajuan perubahan Surat Hijau menjadi Hak Milik bisa dilakukan setelah ada pelepasan aset pemerintah kota dari Wali Kota yang disetujui DPRD.

“Tadi masih banyak tanah yang belum bisa disertifikatkan karena dahulu memang aset pemkot. Saat ini kami sedang berjuang dengan temen-temen DPRD untuk pelepasan aset dari pemkot, mudah-mudahan lancar dan sukses,” pungkas Hendi (tribunjateng/rez)

Penulis: Reza Gustav Pradana
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved