Bupati Wihaji : Percepat Perijinan Tapi Aturan Tetap Harus Ditegakan

Bupati Batang Wihaji meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batang untuk mempercepat pelayanan dalam mengeluarkan

Bupati Wihaji : Percepat Perijinan Tapi Aturan Tetap Harus Ditegakan
TRIBUN JATENG/DINA INDRIANI
Bupati Batang Wihaji 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Bupati Batang Wihaji meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batang untuk mempercepat pelayanan dalam mengeluarkan ijin.

Meski mempercepat pelayanan perijinan, namun orang nomor satu di Kabupaten Batang itu tetap menegaskan harus sesuai regulasi.

"Ciptakan dinas perijinan yang efektif, efisien, sederhana, maka harus percepat perijinan namun aturan tetap ditegakan.

Kalau perijinan besar seperti industri juga harus cepat tapi tetap harus ada kajian UKL, UPL dan amdal," ujar Wihaji saat membuka zona integritas WBK dan WBBM Di DPTMPSP Senin, ( 26/8/2019).

Menurutnya, permintaan itu untuk sebagai peningkatan pelayanan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan bertranformasi menjadi Mall Pelayanan Publik ( MPP).

Selama Operasi Antik 2019, Sat Narkoba Polres Tegal Kota Ringkus 3 Pengedar Narkoba

Tak Cuma Positif Sabu, di HP Reri Juga Ditemukan Pesan Tempat Peletakan Narkoba

Satpam Pencuri Kepala Patung Eyang Bancolono Berinisial AB Ditetapkan Sebagai Tersangka

Sepasang Burung Murai Batu Albino Milik Mahbub Dijual Seharga Mobil Innova Baru

"Oleh karena itu, DPMPTSP harus menjadi contoh OPD yang memiliki integritas, dan wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani jangan hanya formalitas saja," ujarnya.

Dikatakannya, ada empat potensi di Pemkab yang rentan dalam melakukan tindak pidana korupsi yakni diperencanaan perijinan, pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.

"Saya tindak tegas kalau ada ASN melakukan pungli maupun korupsi sesuai dengan regulasinya, kalau non ASN langsung saya pecat," jelas Wihaji.

Kepala DPMPTSP Sri Purwaningsih mengatakan, zona integritas memang diatur dalam regulasi.

Hal ini juga didasari dengan komitmen kuat Bupati Wihaji dalam meningkatkan kinerja pegawai.

"Kami butuh orang - orang profesional dengan karakteristik dan berintegritas tinggi dan bersih guna peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal Kabupaten Batang," terabg Sri Purwaningsih.

Ia juga mengatakan dalam pelaksanna pencangan WBK dan WBBM, DPMPTSP juga bersinergitas dengan kecamatan.

"Karena ada beberapa perijinan yang sudah dilimpahkan kewenenagnanya di tingkat Kecamatan," pungkasnya. (din)

Penulis: dina indriani
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved