Mengaca Kasus Kades Girimulyo, Bupati Juliyatmono Ingatkan Hati-hati Mengelola Dana Desa

Penahanan Kades Girimulyo, Suparno menjadi peringatan bagi semua Kades dalam mengelola dana desa.

Mengaca Kasus Kades Girimulyo, Bupati Juliyatmono Ingatkan Hati-hati Mengelola Dana Desa
Tribun Jateng/ Agus Iswadi
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat ditemui Kamis (4/7/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Penahanan Kades Girimulyo, Suparno menjadi peringatan bagi semua Kades dalam mengelola dana desa.

Itu disampaikan langsung Bupati Karanganyar, Juliyatmono seusai mengikuti acara pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karanganyar pada Selasa (27/8/2019).

Diberitakan Tribunjateng.com sebelumnya, Kades Girimulyo menjadi tahanan penyidik Kejari Karanganyar yang dititipkan di Rutan Kelas IA Surakarta selama 20 hari.

Suparno ditahan seusai menjalani pemeriksaan kedua yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karanganyar, Bagus Kurnianto.

Adapun atas tindakan yang dilakukan tersangka terkait pengelolaan dana desa dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,1 miliar.

"Secara administratif segera kita terbitkan surat penjabat Kades. Sekdesnya," kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono kepada para wartawan.

Juliyatmono menjelaskan, ditahannya Kades Girimulyo tidak berpengaruh dengan jalannya pemerintahan desa, semua tetap berjalan.

Ia menegaskan, kasus tersebut menjadi perhatian bagi siapapun, supaya lebih hati-hati dalam mengelola dana desa.

"Itu sudah jadi peringatan. Saya sudah berkali-kali sampaikan untuk dilaksanakan dengan baik. Fokus, perhatian kita kan membangun desa dan desa cukup besar uangnya. Kalau dilaksanakan dengan baik, manfatnya besar dan desa akan menggeliat," jelasnya.

"Ini warning untuk siapapun, Kades untuk lebih cermat dan hati-hati," imbuhnya.

Juliyatmono mengungkapkan, transparansi pelayanan publik dengan mencantumkan semua sumber dana di papan publik yang berada di masing-masing desa sudah dilakukan sejak 2014.

"Masyarakat di desa memperhatikan itu, sekecil apapun masyarakat berhak tahu. Berapa alokasi dana desa yang harus dikerjakan. Pengawasan langsung kan masyarakat, yang memperoleh manfaat," ungkapnya.

Pihak pemerintah sudah melakukan pengawasan dan pendampingan mulai dari tahap penyusunan, mencairkan dan pertanggungjawaban.

"Kita sudah mengingatkan berkali-kali. Saya ingatkan semua, hati-hati," pungkas Juliyatmono. (Ais)

Suparno Tersangka Korupsi Pengelolaan Dana Desa dan PTSL Ditahan di Rutan Kelas IA Solo

Kejari Brebes Titip Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Lapas Kedungpane Semarang

Penulis: Agus Iswadi
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved