Warga Keposong Boyolali Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian Tambang Galian C

Selain itu, pertambangan tersebut juga membuat sebagian warga protes karena penambangan yang dilakukan sampai melebihi batas

Warga Keposong Boyolali Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Penghentian Tambang Galian C
Tribunjateng.com/Faizal Affan
Ratusan warga Boyolali demo di depan kantor Gubernur Jateng untuk meminta keadilan atas tambang galian c yang ada di Desa Keposong, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, Rabu (28/8). Menurut mereka tambang tersebut sejak awal tidak diterima oleh masyarakat namun izin tetap dikeluarkan oleh DPMPTSP Jateng. Maka mereka meminta Gubernur Jateng untuk mencabut izin tersebut. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ratusan orang  membawa banner bertuliskan penolakan tambang galian C melakukan demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (28/8).

Mereka mengatasnamakan Aliansi Warga Keposong Peduli Lingkungan, datang dari Desa Keposong, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali.

Koordinator Aksi, Siswanto, menjelaskan maksud kedatangan mereka di kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menuntut keadilan atas sebagian wilayah mereka yang dijadikan pertambangan operasi produksi batuan.

"Persoalan ini mulai muncul sejak tahun 2013. Saat itu di wilayah barat Dukuh Kwarangan, Desa Keposong, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali terjadi penambangan. Warga merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan izin untuk melakukan kegiatan itu," tuturnya.

Selain itu, pertambangan tersebut juga membuat sebagian warga protes karena penambangan yang dilakukan sampai melebihi batas.

"Tanahnya tergerus kurang lebih dua meter. Pemilik lahan itu juga tidak pernah mengizinkan lahannya untuk ditambang.

Kedua, proses penambangan juga berpotensi longsor dan sangat merugikan pemilik lahan di sebelahnya.

Terakhir, jalan antara Dukuh Kwarangan dan Dukuh Randusari dikeruk sedalam 1 meter dan sangat menganggu aktivitas warga," bebernya.

Protes warga tersebut akhirnya berlanjut dan diketahui ternyata pemilik tambang tidak mempunyai izin resmi dari dinas terkait.

"Selang enam bulan warga baru tahu jika tambang tersebut tidak memiliki izin alias ilegal. Beberapa kali pihak pengelola tambang sudah melakukan mediasi. Tapi warga tetap menolak aktivitas tambang itu," papar dia.

Halaman
123
Penulis: faisal affan
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved