Kemenkes Akui Tahapan Saintifikasi Jamu Belum Penuhi Syarat BPOM

Hingga saat ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus melakukan saintifikasi jamu.

Kemenkes Akui Tahapan Saintifikasi Jamu Belum Penuhi Syarat BPOM
TRIBUN JATENG/FAISAL M AFFAN
Dua orang staff Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Kementerian Kesehatan sedang menunjukkan berbagai jamu yang sudah lulus saintifikasi di Semarang, Jumat (30/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Hingga saat ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terus melakukan saintifikasi jamu.

Tujuannya tak lain agar dapat memenuhi syarat klinis di lembaga berwenang, sebagai upaya melestarikan berbagai jamu.

"Sayangnya, tahapan di saintifikasi jamu belum memenuhi syarat-syarat di Badan POM (BPOM)."

"Sehingga kami undang teman-teman industri agar dapat dikawal dan bisa diproduksi secara komersial," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, Siswanto di Semarang, Jumat (30/8/2019).

Ia menjelaskan, saintifikasi jamu merupakan kanal dari studi etnofarmakoligi.

Atau suatu studi terkait penggunaan obat tradisional di masyarakat secara turun temurun dan berdasarkan karakteristik tanaman.

Dalam pengembangan jamu tradisional, kata dia, terpilah menjadi dua, yaitu jamu komunitas untuk kebugaran dan pengobatan.

"Fitofarmaka itu harus dikanalisasi melalui uji klinis secara benar dan perlu menggandeng industri," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Siswanto di sela Diseminasi Hasil Litbang Saintifikasi Jamu dan Sosialisasi Percepatan Fitofarmaka di Kota Semarang sejak kemarin, Kamis (29/8/2019).

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Akhmad Saikhu menginginkan kegiatan selama dua hari tersebut untuk menyebarluaskan hasil penelitian saintifikasi jamu.

"Kami juga ingin menyampaikan progres percepatan pengembangan fitofarmaka."

"Penyebarluasan hasil litbang saintifikasi jamu akan ditujukan kepada kalangan akademisi, industri, dan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, diseminasi hasil litbang saintifikasi jamu ini dirancang sebagai wadah efektif dalam penyampaian hasil litbang jamu kepada industri.

Diharapkan, kata dia, sinergi institusi riset dan dinas serta PKK dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan mampu mendukung pembangunan kesehatan melalui pemanfaatan tanaman obat dan jamu. (Faizal M Affan)

Penulis: faisal affan
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved