Regulasi Pemilu Dinilai Mengalami Kemunduran, Ahmadi Bandingkan Aturan Politik Uang Saat Pilkada

Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Ahmadi menilai ada beberapa regulasi pemilu bersifat kaku dan tidak bisa mengikat pelanggar secara ketat.

Regulasi Pemilu Dinilai Mengalami Kemunduran, Ahmadi Bandingkan Aturan Politik Uang Saat Pilkada
TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi memberi keterangan dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Pati, Jumat (30/8/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Ahmadi menilai ada beberapa regulasi pemilu bersifat kaku dan tidak bisa mengikat pelanggar secara ketat.

Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Kabupaten Pati, Jumat (30/8/2019).

Memberi satu contoh, Ahmadi menyebut aturan mengenai larangan politik uang.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, larangan politik uang terbatas objek dan waktu.

“Aturan itu memungkinkan orang melakukan praktik politik uang selama mereka bukan bagian dari tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu,” tuturnya.

Regulasi tentang politik uang itu, lanjutnya, bisa dilihat pada Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523.

Menurutnya, semua aturan itu hanya berfokus pada tim kampanye, peserta pemilu, dan serta penyelenggara.

Waktunya pun terbatas selama masa kampanye.

“Artinya, kalau politik uang itu dilakukan oleh tim kampanye yang tidak terdaftar di KPU, tidak bisa ditindak."

"Sebab pelaku tidak terdaftar. Padahal, selama ini yang melakukan politik uang justru tim yang tidak terdaftar itu,” paparnya.

Halaman
12
Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved