Tinggal Empat Bulan Lagi, Bupati Haryanto Ingatkan Kepala OPD Soal Program Kerja 2019

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Haryanto memimpin upacara luar biasa di Halaman Kantor Setda Kabupaten Pati, Senin (2/9/2019).

Setelah mengawali sambutannya dengan menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah, Haryanto mengimbau jajarannya untuk segera melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD terkait pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pati.

Hal ini diperlukan agar Kabupaten Pati tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain, yang sudah lebih dahulu melakukan pelantikan anggota dewan.

"Dengan segera terbentuknya alat kelengkapan DPRD, secara otomatis program-program yang telah tersusun di 2019 ini dapat terlaksana."

"Baik itu pembahasan regulasi terkait Raperda maupun tentang pembahasan APBD Tahun 2020," ungkapnya.

Haryanto juga mengingatkan kepala OPD bahwa tahun ini hanya menyisakan empat bulan ke depan.

Oleh sebab itu, ia mengimbau instansi yang memiliki program di luar jadwal untuk mengetatkan pemantauan dan pengawasan.

"Jangan sampai pada saatnya nanti, malah dikejar rekanan."

"Itu karena beranggapan waktu yang tersisa masih lama dalam menyelesaikan program."

"Untuk itu, program yang tidak terjadwalkan agar selalu dipacu. Terlebih nanti juga dikejar pertanggungjawaban," tegasnya.

Haryanto berharap, waktu yang masih tersisa saat ini dapat dimanfaatkan secara sungguh-sungguh.

"Apabila masih memiliki program yang tak terjadwal segera dilaksanakan."

"Adapun bagi yang sudah terlaksana, selalu diawasi dan dipacu agar ke depan tidak muncul masalah," tuturnya.

Haryanto juga memberi perhatian khusus pada pelaksanaan program yang terkait dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Menurutnya, di lapangan ada satu-dua desa yang perlu dikonfirmasi terkait penggunaan dana desa.

"Minta tolong, Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) agar dapat membantu memantau."

"Sebab, semakin besar anggaran DD, semakin besar pula risiko yang muncul," ujar Bupati.

Haryanto menegaskan, pemantauan ini diperlukan untuk mengantisipasi segala persoalan yang mungkin terkait dana desa. (Mazka Hauzan Naufal)