BI Jateng Gandeng Polri Tertibkan 4 Tempat Penukaran Valuta Asing Tanpa Izin
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (KPwBI), menemukan empat tempat penukaran valuta asing yang belum memiliki izin ke Bank
Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muh radlis
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah (KPwBI), menemukan empat tempat penukaran valuta asing yang belum memiliki izin ke Bank Indonesia.
Adapun lokasi penemuan ada satu di Demak, Purwodadi, dan dua di Magelang.
Sampai saat ini, di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jawa Tengah terdapat 25 Kantor Pusat KUPVA BB berizin, dengan 11 Kantor Cabang dan 12 Kantor Cabang KUPVA BB, serta Kantor Pusat di luar wilayah kerja KPwBI Provinsi Jateng.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jateng, Soekowardojo mengungkapkan, pihaknya telah melakukan tindakan penertiban terhadap KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB) yang tidak berizin.
Penertiban dilakukan dengan menggandeng Kepolisian/Polres setempat, sebagai bentuk implementasi dari TP2TPSP (Tim Penanggulangan Pelanggaran dan /atau Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran).
"Harapannya keempat KUPVA BB belum berizin tersebut segera mengurus perizinan.
Karena kalau sudah mengajukan izin kami bisa mengawasi dan membina.
Kami tidak ingin KUPVA BB digunakan untuk kendaraan Money Laundry (pencucian uang) atau pendanaan teroris," ungkap Soekowardojo, pada Tribunjateng.com, Selasa (3/9/2019).
Adapun per semester satu tahun 2019 nilai transaksi KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB) sebanyak Rp 1,47 triliun.
Dibandingkan semester satu tahun 2018 sebanyak Rp 1,42 triliun, jadi mengalami peningkatan sekitar 6%.
"Kami berharap transaksi penukaran valuta asing melalui KUPVA BB ini juga meningkat sejalan dengan meningkatnya perekonomian.
Tiga pengguna jasa KUPVA BB yang paling banyak adalah karyawan swasta 45%, TKI 33%, dan sisanya untuk keperluan rumah tangga seperti biaya sekolah dan lain-lain," ujarnya.
Sementara itu, Per tanggal 1 September 2019 terjadi perubahan kebijakan di Sistem kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
Perubahan tersebut meliputi, transaksi non tunai ada dua yaitu untuk yang besar menggunakan Real Time Gross Settlement (RTGS), sedangkan yang retail melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
Khusus yang retail, per 1 September ada lima subtansi yang diubah, yaitu pertama mengenai periode jam nya.
