Narasumber dari 5 Negara Jadi Pembicara dalam Seminar Internasional FH Unnes

Sumbangan pemikiran terus diberikan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Narasumber dari 5 Negara Jadi Pembicara dalam Seminar Internasional FH Unnes
TRIBUN JATENG/AKBAR HARI MUKTI
Seminar internasional FH Unnes di Hotel Patra, Semarang, Rabu (4/9/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sumbangan pemikiran terus diberikan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Tujuannya, membentuk iklim demokrasi di negeri ini semakin baik.

Di antaranya sumbangan pemikiran itu dikemukakan di seminar internasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) di Patra hotel, Semarang, Rabu (4/9/2019).

Sejumlah narasumber dari 5 negara di antaranya Indonesia, Australia, Malaysia, Thailand, Belanda memberikan pandangannya terkait masa depan demokrasi di Indonesia.

Perwakilan dari Thailand, Dr. Onanong Thippimol mengatakan bahwa masa depan demokrasi di Indonesia bisa terjalin dengan baik asal mampu merangkul berbagai kalangan.

Buruan, Ada Cashback Sampai 50% Menggunakan LinkAja dari Pertamina

6.580 RTM di Kabupaten Pekalongan Dapat Bantuan Ayam dari Kementan

Hari Pelanggan Nasional, Paket Data 4G 4Gb dari Telkomsel Cuma Rp 10

6 Hari Operasi Patuh, Polres Semarang Sudah Tindak 1.368 Pelanggar, Beberapa Kendaraannya Disita

"Misal dengan kalangan konservatif agama, harus dirangkul. Apa yang telah dilakukan Presiden Soekarno dulu harus terus dilestarikan," katanya dalam bahasa Indonesia.

Dani Muhtada, ketua panitia memaparkan tujuan seminar tersebut di antaranya memberi sumbangan pemikiran untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Menurut dia, untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, seperti visi para peneliti di bidang hukum yakini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Yaitu dengan menggunakan kearifan lokal yang ada, serta memaksimalkan kinerja teknologi informasi dan komunikasi.

"Gadget yang ada saat ini bisa digunakan untuk merangsang partisipasi publik," ujarnya.

Partisipasi publik yang dimaksud, di antaranya terkait pengawasan kepada kebijakan pemerintah.

Menurutnya di ranah formal, pengawasan sudah dilakukan DPR hingga DPRD.

"Gadget yang ada saat ini memungkinkan masyarakat awam mengawasi kebijakan pemerintah," terangnya.

Ia berharap demokrasi di Indonesia dapat menjadi demokrasi yang dewasa dan arif. Artinya tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. (Ahm)

Penulis: akbar hari mukti
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved