APBD Perubahan Kendal 2019 Turun Rp 8,42 Miliar

Anggaran pendapatan Kabupaten Kendal tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 8,42 miliar.

APBD Perubahan Kendal 2019 Turun Rp 8,42 Miliar
Tribun Jateng/Dhian Adi Putranto
Ketua DPRD Kendal periode 2014-2019 Prapto Utono memberikan palu pimpinan dewan kepada Ketua sementara DPRD Kendal . 

TRIBUNJATENG, KENDAL - Anggaran pendapatan Kabupaten Kendal tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 8,42 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Pejabat Sekda Kendal, Sugiono dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kendal Tahun Anggaran 2019, Jumat (6/9).

Sugiono mengatakan bahwa anggaran pendapatan yang semulanya sebesar 2,336 triliun dalam pengajuan Rancangan Perubahan APBD 2019 turun menjadi 2,328 triliun.

Hal itu dikarenakan adanya penyesuaian terhadap pendapatan dari Jaminan Kesehatan Nasional maupun Dana bagi hasil dari Provinsi Jawa tengah yang telah disesuaikan dengan penggunaan di tiap OPD.

"Penurunan Pendapatan Daerah itu disebabkan ada penurunan PAD juga sebesar 2,45 miliar dan penurunan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar 5,97 miliar yang di dalamnnya terdapat dana bagi hasil pajak provinsi," ujarnya

Sugiyono menambahkan penyusunan rancangan perubahan APBD 2019 ini diarahkan untuk memperkuat progam yang diprioritaskan oleh pihaknya.

Seperti program dan kegiatan pembangunan agar memiliki daya daya dan hasil guna yang optimal serta peningkatan koordinasi antar lembaga ekseskutif dengan legeslatif dalam pemantapan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

"Disisi lain Rancangan perubahan anggaran belanja tahun 2019 ini mengalami penambahan sebanyak 85 miliar. Yang dari sebelumnya 2,445 triliun menjadi 2,530 triliun. Rinciannya anggaran belanja tidak langsung meningkat menjadi 4,4 miliar dan belanja langsung meningkat menjadi 80,58 miliar," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengatakan bahwa pembahasan rancangan perubahan APBD ini akan segera dilakukan jika Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk.

Pasalnya semenjak dilantik pada 14 Agustus lalu, DPRD Kendal belum membentuk AKD yang di dalamnya ada Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legeslasi dan Komisi.

"Belum kami jadwalkan pembahasan ini, karena sampai saat ini kami belum bisa membentuk AKD karena belum dilakukan penetapan pimpinan dewan secara definitif," katanya

Ia mengatakan bahwa pimpinan DPRD Kendal terdiri dari perwakilan empat partai peraih suara terbanyak dalam pemilu 2019, yakni PKB, PDIP, Gerindra dan PPP.

Namun hingga saat ini kurang satu partai yang belum menyerahkan surat rekomendasi dari DPP tiap partai yang berisi nama yang diajukan menjadi pimpinan dewan. Partai tersebut adalah PDIP.

"Saat ini kami masih menunggu surat rekomendasi. Ketika sudah turun, akan segera kami ajukan kepada Gubernur untuk dibuatkan surat penetapan pimpinan dewan. Selanjutkan kami akan kebut pembentukan AKD dan pembahasan perubahan APBD," pungkasnya.(*)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved