Beri Kuliah Umum di Karanganyar, Jimly Asshiddiqie Usulkan Adanya Perda Tentang Etika Jabatan Publik

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang etika jabatan publik.

Beri Kuliah Umum di Karanganyar, Jimly Asshiddiqie Usulkan Adanya Perda Tentang Etika Jabatan Publik
TRIBUN JATENG/AGUS ISWADI
Jimly Asshiddiqie saat memberikan kuliah umum di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (9/9/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang etika jabatan publik.

Pernyataan itu disampaikannya seusai memberikan Kuliah Umum dengan tema Membangun Moral Dan Etika Bangsa di Era Disruption bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (9/9/2019).

"Dasar mustinya undang-undang tapi sambil menunggu inisiatif sendiri boleh aja. Sanksinya nggak usah berat-berat dulu, teguran, peringatan tapi itu dibiasakan dulu. Seperti cara berpakaian, bertegur sapa, cara ngomong, dan cara memisahkan urusan pibadi dengan urusan dinas. Semua aturan itu ada di UU Kepegawaian, UU ASN, kode etik. Tinggal diramu, disesuaikan dengan adat budaya kita," katanya kepada wartawan seusai acara.

Lebih lanjut terkait rule of law dan rule of ethic, harus diperkenalkan di Indonesia lebih efektif lagi. Sehingga bukan hanya tentang penegakan hukum tapi juga etika.

"Secara sporadis sudah. Semua UU mengenai ASN dan lembaga negara sudah mengatur tapi secara terpadu belum. Karena itu saya lagi merancang suapaya Komisi Yudisial (MK) itu, sayang kalau kerjanya cuma ngurusi pengusulan Hakim Agung. Itu cukup Pansel. Lebih baik kita tingkatkan di bidang etika, bukan hanya etika hakim tapi etika semua pejabat publik. Dengan begitu kita melakukan pembenahan sistem konstitusional yang lebih menyeluruh," terangnya.

Ia juga menyinggung soal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang perlu adanya pembenahan kaitanya dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Sehingga hakikat keberadaannya sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah itu terasa. Tidak semua gubernur punya akses mudah ke Dirjen, apalagi ke Menteri apalagi ke Presiden," tuturnya.

Menurutnya dengan begitu DPD dapat memperjuangan apa yang menjadi kepentingan daerah masing-masing.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyampaikan perlunya memperkuat moralitas dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Di negara yang mayoritas pemeluk agamanya Islam, akhlak harus tercermin dalam perilaku," tuturnya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono berharap dengan kuliah ini semoga dapat mencerahkan, menggugah untuk turut aktif, berfikir memberikan gagasan ide guna memperkokoh dan memperkuat moral dan etika bangsa.

"Bagaimana memposisikan diri sebagai warga negara yang hidup heterogen yang dasarnya pancasila," ungkapnya. (Ais)

Penulis: Agus Iswadi
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved