Opini : Fasilitas Mobil Baru Buat Menteri Baru

Menjadi menteri tentu dirindukan oleh banyak kalangan. Jabatan menteri pun menjadi rebutan baik bagi kader partai koalisi pendukung pemerintah maupun

Opini : Fasilitas Mobil Baru Buat Menteri Baru
Tribun Jateng
Paulus Mujiran 

Oleh Paulus Mujiran

Pengamat Sosial, Alumnus Pascasarjana Undip Semarang).

Menjadi menteri tentu dirindukan oleh banyak kalangan. Jabatan menteri pun menjadi rebutan baik bagi kader partai koalisi pendukung pemerintah maupun bekas lawan dalam pemilu lalu. Kedudukan menteri amat prestise karena menjadi representasi partai politik di pemerintah yang selalu mendapat liputan media massa. Menteri juga mempunyai peran strategis karena mengimplementasikan kebijakan presiden agar dapat dirasakan rakyat.

Dari segi fasilitas menteri mendapat gaji, tunjangan, rumah dinas, operasional menteri, kendaraan dinas yang jumlahnya tidak sedikit. Karena menteri merupakan sosok pelayan publik hal yang menyangkut jabatannya selalu mendapat sorotan dan perhatian dari masyarakat. Seperti akhir-akhir ini publik bereaksi karena ada rencana mengganti mobil dinas menteri dengan alasan kendaraan tua karena dibeli pada tahun 2005 dan 2009.

Memiliki mobil baru selalu dinanti banyak orang. Siapa tidak ingin setiap saat mobilnya ganti baru dengan merek terkenal? Tetapi tak pelak pengadaan mobil baru bagi pejabat selalu menuai polemik. Hal ini sangat beralasan karena pembelian mobil itu didanai dengan uang rakyat. Artinya rakyat ikut menanggung ketika mobil itu dibeli. Karena itu tak heran kalau rakyat merasa terusik karena uang yang selama ini dibayarkan melalui pajak justru digunakan untuk memfasilitasi menteri dengan mobil baru.

Sebagaimana diberitakan media Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) diketahui menggelar proyek pengadaan kendaraan dinas untuk menteri yang akan menjabat di kabinet baru 2019-2024. PT Toyota Astra Internasional ditunjuk sebagai pemenang lelang senilai Rp 152 miliar. Berdasarkan rilisnya Kemensekneg mobil yang dipilih adalah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Hybrid.

Kebutuhan mobil baru tersebut sangat mendesak karena mobil yang digunakan saat ini kondisinya tidak lagi layak pakai. Bahkan Mendagri Cahyo Kumolo mengaku mobil dinas kerap mogok di tengah jalan sehingga terpaksa pindah ke mobil pengawal. Alasan bahwa mobil yang lama sudah tidak layak boleh jadi beralasan karena berusia lebih dari 10 dan 14 tahun yang untuk ukuran awam itu merupakan kendaraan tua.

Keberadaan mobil baru dianggap penting karena, Pertama, sebagai menteri yang melayani masyarakat tentu mobilitasnya sangat tinggi membutuhkan sarana transportasi yang handal. Keberadaan mobil menjadi sarana utamanya, meski tidak harus baru sebagaimana dipolemikkan belakangan ini. Jika ada menteri yang mengatakan mobil dinasnya kerap mogok di tengah jalan pertanyaan yang diajukan bagaimana dengan perawatan mobil itu. Karena perawatan pun didanai dengan uang negara.

Kedua, tentu tidak pada tempatnya jika seorang menteri mendapat mobil tua yang kerap mogok di tengah jalan karena berkaitan dengan ketepatan waktu, kelancaran sampai ke tujuan dan pengamanan. Mobil menteri yang tidak kuat di tanjakan misalnya amat membahayakan menteri yang bersangkutan. Karena itu mobilnya harus bagus sehingga memberi kemudahan dalam bekerja.

Namun terlepas dari itu semua pertanyaan yang mengusik adalah apakah tepat saat ini membeli mobil baru di tengah suasana rakyat yang penat dengan daya beli yang merosot tajam, apalagi anggaran Rp 152 miliar terlalu mahal. Bahkan prediksi ekonomi sedang merosot sehingga daya beli terutama kendaraan baru benar-benar di titik nadir. Oleh karena itu dalam hemat penulis pengadaan mobil baru menteri kurang tepat karena kurang memperhatikan suasana kebatinan masyarakat.

Pembelian mobil baru dapat dilakukan secara selektif untuk menteri yang mobilnya benar-benar sudah tua dan sudah rusak. Sementara menteri yang mobilnya masih bagus sebaiknya tetap dipertahankan. Mobil dengan merek bagus dengan perawatan yang baik pasti masih dapat dipergunakan untuk mobilitas apalagi hanya dari kantor kementerian ke istana. Pengadaan mobil dinas baru rasanya kurang tepat apalagi di tengah rencana memindah ibukota yang membutuhkan dana ratusan triliun.

Mobil baru mestinya meningkatkan kinerja para menteri dalam melayani masyarakat. Tetapi timbul tanda tanya besar mereka belum bekerja karena baru akan diumumnya pada Oktober mendatang sudah dibelikan mobil sekarang. Oleh sebab itu dalam hemat penulis seyogyanya upaya pembelian mobil baru ditunda dulu sampai keadaan benar-benar membaik. Apalagi para menteri baru belum bekerja untuk rakyat. Hal ini penting agar tidak dikesankan pemborosan dan menghambur-hamburkan uang negara untuk segelintir orang.

Juga tidak pada tempatnya dalam situasi sekarang para menteri memanfaatkan “aji mumpung” dengan mobil baru. Para menteri baru memang harus membuktikan dulu kinerjanya baru mengharapkan pelayanan dari masyarakat. Hemat saya, mobil baru pada saat sekarang kurang tepat daripada menuai penolakan dari masyarakat. Alihkan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat banyak seperti subsidi angkutan umum yang langsung dapat dinikmati oleh rakyat. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved