Breaking News:

Alumni FH Unnes Tolak Revisi UU KPK

"Misal KPK dapat melakukan penyadapan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup serta harus atas izin tertulis dari dewan pengawas."

Penulis: akbar hari mukti | Editor: muslimah
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Aksi solidaritas SAVE KPK oleh pegawai dan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gelombang penolakan revisi UU KPK terus disuarakan sejumlah pihak. Tak ketinggalan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (IKA FH Unnes) yang menolak revisi UU tersebut.

Ketua Umum IKA FH Unnes, Muhtar Said memaparkan dengan revisi UU KPK, lembaga tersebut berada di ujung tanduk. Menurut Muhtar ada beberapa kejanggalan dalam revisi tersebut.

"Misal KPK dapat melakukan penyadapan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup serta harus atas izin tertulis dari dewan pengawas."

"Sedangkan dewan pengawas dipilih DPR serta wajib melakukan pelaporan setiap tahunya kepada DPR," paparnya sebagaimana rilis yang diterima Tribun Jateng, Selasa (10/9/2019).

Ia berpendapat aturan itu kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kok bisa lembaga KPK harus minta izin ketika akan melakukan kewenanganya kepada dewan pengawas yang merupakan representasi dari DPR," katanya.

Jika hal tersebut terjadi, menurutnya besar kemungkinan terjadi kebocoran upaya penyadapan.

Sedangkan penyadapan sendiri baru dapat dilakukan setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup.

"Bagi kami itu tindakan melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," imbuh dia.

Menurutnya penyadapan KPK dilakukan dengan standar lawful interceptions.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved