Bawaslu Kabupaten Pekalongan Sedang Galau, Terancam Tak Bisa Awasi Pilkada 2020, Juga Rawan Digugat

Bawaslu Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun depan.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan Sedang Galau, Terancam Tak Bisa Awasi Pilkada 2020, Juga Rawan Digugat
TRIBUN JATENG/INDRA DWI PURNOMO
Bawaslu Kabupaten Pekalongan saat menggelar jumpa pers di kantor Bawaslu setempat, Selasa, (10/9/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun depan.

Pasalnya Bawaslu tidak memiliki kedudukan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno mengatakan, UU terseut menjelaskan pengawasan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama, baik Bawaslu di tingkat provinsi, pusat, dan Panwas kabupaten/kota.

Perbedaan nomenklatur kelembagaan antara Panwas kabupaten/kota dengan Bawaslu kabupaten/kota inilah yang dipersoalkan.

"Ini menjadi keresahan seluruh Bawaslu yang akan menghadapi Pilkada 2020."

"Sekarang ini, nomenklatur pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota sudah berubah menjadi Bawaslu, bukan lagi Panwas," kata Wahyu kepada Tribunjateng.com, Selasa, (10/9/2019).

Kemudian, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu adalah lembaga yang permanen, tapi UU Nomor 10 Tahun 2016 sifatnya adhoc.

Diterangkan bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016, anggotanya tiga orang.

Padahal jika mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 di kabupaten atau kota bisa di tiga sampai lima orang.

Lalu di tingkat provinsi ada lima sampai tujuh orang.

Halaman
12
Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved