Ngopi Pagi

Fokus : Kenapa Harus KPK?

Publik tak habis pikir, di akhir masa jabatannya yang tinggal menghitung hari, tiba-tiba DPR kembali mengusulkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

Fokus : Kenapa Harus KPK?
tribunjateng/cetak/grafis bram kusuma
RUSTAM AJI wartawan Tribun Jateng 

Oleh Rustam Aji

Wartawan Tribun Jateng

Publik tak habis pikir, di akhir masa jabatannya yang tinggal menghitung hari, tiba-tiba DPR kembali mengusulkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski sudah ditolak berkali-kali.

DPR menargetkan revisi UU KPKselesai pada akhir September 2019. DPR rencananya akan segera mengirim draf RUU kepada Presiden.

Akankah rencana DPR kali ini berhasil? Bisa ya, bisa juga tidak. Bisa ya, bila Presiden Joko Widodo merespon positif usulan revisi UU KPK tersebut. Dan, bisa tidak, jika Presiden menolak untuk menyetuji revisi tersebut. Namun, rasanya kemungkinan ini sangat kecil. Meski pada sisi lain Presiden memuji kinerja KPK yang sudah bagus.

Entah kenapa, saya punya keyakinan, tanpa dukungan publik, pastinya Presiden tidak berani menolak usulan DPR tersebut.

Bila itu jadi kenyataan, maka apa yang disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa KPK berada di ujung tanduk, ada benarnya. Bagaimana tidak, seluruh fraksi di DPR telah menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Bagi pemerintah, ini ibarat “jalan tol” karena sejumlah kewenangan KPK yang akan dipangkas sangat menguntungkan para pejabat negara dari “jerat” KPK. Apalagi, kinerja KPK akan diawasi dewan pengawas. Yang mana, penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas. Tidak berhenti sampai di situ, dalam revisi UU KPK, DPR juga mengusulkan soal penghentian kasus.

Memang cukup mengherankan. Kinerja KPK yang menjadi tumpuan rakyat untuk memberangus tindak korupsi oleh pejabat maupun korporasi, selalu diusik, meski pada saat yang sama KPK telah menunjukkan kinerjanya yang moncer dan dipercaya masyarakat.

Apa sebenarnya salah KPK? Apakah mereka (anggota DPR), tidak bangga bila negaranya bebas dari korup? Bila alasan merevisi UU KPK memang dalam rangka ingin memperkuat KPK, kenapa harus membatasi kinerja KPK, kenapa harus mempersulit KPK? Adakah selama ini masyarakat yang mengusulkan perlunya revisi UU KPK ke DPR? Bila toh ada, justru masyarakat menginginkan perlunya diperberat hukuman para koruptor. Bahkan, kalau perlu, hukum mati koruptor!

Bukan tanpa alasan perlu memperberat pejabat korup. Sebab, selama ini, para pelaku korupsi, sejatinya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga membuat rakyat sengsara. Pembangunan jadi terhambat.

Hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku korupsi selama ini terbukti tidak membuat jera. Tindakan korupsi selalu berulang dan terus berulang silih berganti. Apa jadinya, bila kemudian KPK dibikin “mandul” dengan model amputasi kewenangannya.

Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, tentu kita tidak rela bila harga diri bangsa ini dinjak-injak oleh koruptor. Karena itu, rakyat pastinya sangat setuju bila revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR akan memperkuat KPK, bukan malah sebaliknya.

Daripada sibuk mengusulkan revisi UU KPK, akan lebih baik jika DPR membuat aturan untuk mereka sendiri, terutama agar rapat-rapat di dewan tidak sering melompong karena minimnya anggota yang hadir. Perberat sanksi bagi mereka yang bolos rapat, tidak malah kemudian dibiarkan tanpa sanksi yang berat. Sebab, tidak sedikit uang rakyat yang sudah dihabiskan untuk menggaji mereka, sementara kinerjanya masih “angin-anginan”. Kurang memberi bukti kalau mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri maupun kelompoknya saja. 

Kenapa harus KPK yang diobok-obok? Kenapa tidak (aturan) DPR saja yang diubah agar kerjanya lebih serius dan tidak makan gaji buta? Bravo KPK! (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved