Keluhkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Aliansi Buruh Kota Semarang Mengadu ke Anggota Dewan

Aliansi buruh Kota Semarang mengeluhkan kebijakan Pemerintah Pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Keluhkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Aliansi Buruh Kota Semarang Mengadu ke Anggota Dewan
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Aliansi Buruh Kota Semarang melakukan audiensi dengan DPRD Kota Semarang terkait keberatan para buruh atas kebijakan Pemerintah Pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan, di Kantor DPRD Kota Semarang, Selasa (10/9/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Aliansi buruh Kota Semarang mengeluhkan kebijakan Pemerintah Pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Mereka mengadukan kebijakan ini kepada DPRD Kota Semarang dengan harapan wakil rakyat yang duduk di parlemen dewan dapat menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait keberatan para buruh perihal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah, Aulia Hakim mengaku resah dengan rencana pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS. Pihaknya dengan tegas menolak kebijakan tersebut.

"Kami menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kami menolak karena iuran BPJS yang rencananya naik 100 persen sngat memberatkan kami kaum buruh," ungkap Aulia saat audiensi bersama Ketua dan Wakil Sementara DPRD Kota Semarang, di Kantor DPRD Kota Semarang, Selasa (10/9/2019).

Menurut Aulia, upah buruh di Jawa tengah cukup rendah apabila dibanding dengan kota-kota besar di Indonesia. Tentu saja, dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan bagi kaum buruh.

"Logikanya, upah buruh Jateng kan rendah, jangan dibandingkan dengan Jakarta dan Bekasi.

Upah kami akan tersedot untuk iuran BPJS.

Misal, iuran BPJS Rp 42 ribu dikali satu keluarga empat orang maka Rp 200 ribu habis untuk BPJS Kesehatan saja," sebutnya.

Dia berharap, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Pusat dapat mencari terobosan lain agar kebijakan tidak memberatkan kaum buruh.

Tak hanya menolak kenaikan BPJS Kesehatan, aliansi buruh Kota Semarang dalam audiensi bersama DPRD Kota Semarang juga menolak revisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan PP 78 tentang pengupahan.

Halaman
12
Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved