Boyamin Sebut Penanganan Dugaan Suap Mantan Aspidsus Kejati Jateng Lambat

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), hadiri sidang praperadilan antara MAKI, melawan Jaksa Agung, dalam perkara belum ditetapkannya tersangka

Boyamin Sebut Penanganan Dugaan Suap Mantan Aspidsus Kejati Jateng Lambat
TRIBUN JATENG/HESTY IMANIAR
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), hadiri sidang praperadilan antara MAKI, melawan Jaksa Agung, dalam perkara belum ditetapkannya tersangka pihak penyuap dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Aspidsus Kejati Jateng, Kusnin, di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (11/9). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), hadiri sidang praperadilan antara MAKI, melawan Jaksa Agung, dalam perkara belum ditetapkannya tersangka pihak penyuap dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Aspidsus Kejati Jateng, Kusnin, di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (11/9).

Persidangan tersebut, digelar dengan agenda gugatan dari pihak MAKI.

Pada persidangan tersebut, disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Bin Saiman, bahwa, pada pembacaan gugatan tersebut, pihak termohon Jaksa Agung diwakili oleh Jaksa Ganda dan Jaksa Arif.

"Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/PRA/2014/PN.Byl, yang diputuskan tanggal 5 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 8 Desember 2014, pada halaman 25 dijelaskan, bahwa dengan adanya tindakan termohon telah membuat perkara menjadi menggantung selama bertahun-tahun," ujarnya.

Dengan begitu, akibat dari menggantungnya kasus tersebut, mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara.

"Menimbang bahwa tidak merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugasnya, sebagai aparat hukum, tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara.

Maka dari itu, hal ini kami tempuh dengan jalur hukum," bebernya.

Boyamin juga menjelaskan, bahwa berlarut-larutnya penanganan suatu perkara dugaan korupsi, merupakan hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga harus dilakukan upaya hukum pemaknaan secara diperluas, sebagai bentuk penghentian penyidikan materiel dikarenakan bertentangan dengan azas dan filosofi.

"Hal itu, termuat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang  mengharuskan tentang pelaksanan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: hesty imaniar
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved