Evaluasi Pemilu 2019, Partisipasi Pemilih di Salatiga Tertinggi se-Jateng

Hanya saja desain pemilu secara bersamaan ini ada beberapa catatan dan pertimbangan kembali dari kami

Evaluasi Pemilu 2019, Partisipasi Pemilih di Salatiga Tertinggi se-Jateng
Tribunjateng.com/M Nafiul Haris
Ketua KPU Kota Salatiga Syaemuri Albab (tengah) dalam Rakor Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Hotel Grand Wahid Salatiga, Rabu (11/9/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga menyebut angka partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 di Kota Salatiga tertinggi se Jateng atau melebihi target nasional sebesar 75 persen.

Ketua KPU Kota Salatiga Syaemuri Albab dalam rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 hari ini mengatakan beberapa catatan proses pelaksanaan berbeda dengan sebelumnya perlu dikaji kembali.

“Secara umum proses Pemilu Serentak 2019 di Kota Salatiga berjalan sesuai prosedur bahkan angka partisipasi masyarakat melebihi target nasional sebesar 88 persen.

Hanya saja desain pemilu secara bersamaan ini ada beberapa catatan dan pertimbangan kembali dari kami.

Kira-kira begitu garis besar evaluasinya,” terangnya seusai Rakor Evaluasi Pemilu Serentak 2019 kepada Tribunjateng.com, di Hotel Grand Wahid Salatiga, Rabu (11/9/2019)

Syaemuri menyampaikan secara umum muncul wacana pelaksanaan Pemilu Serentak supaya dikaji ulang atau diperbaiki pada tahun mendatang.

Karenanya kata dia, beberapa hal cukup membuat efek kurang baik terutama menyoal stamina petugas KPPS ketika melakukan penghitungan suara.

Ia menambahkan, terkait partisipasi masyarakat yang melebihi target nasional dinilai merupakan hasil kerja keras bersama semua pihak.

Semua lanjutnya KPU Kota Salatiga hanya mematok partisipasi warga diangka 80 persen saja.

Komisioner Bawaslu Kota Salatiga Ahmad Dhomiri mengungkapkan dalam hal pengawasan dari tingkat verifikasi hasil pemilu perlu adanya peningkatan koordinasi serta komunikasi pencegahan pelanggaran.

Dikatakannya, temuan pelanggaran paling dominan yakni pelanggaran kampanye karena terdapat beberapa turunan undang-undang yang dinilai kurang konsisten sehingga banyak celah berpotensi dilanggar.

“Lalu banyak peserta melakukan kampanye ini pada masa akhir. Selanjutnya masa kampanye yang cukup panjang juga menjadi catatan khusus karena masyarakat merasa jenuh dan sebagian ragu-ragu menggunakan suaranya ke TPS,” katanya. (ris)

Penulis: M Nafiul Haris
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved