Proses Pencairan Molor, Dana Bantuan Parpol di Kabupaten Tegal Dirangkap

Dana bantuan keuangan Parpol tahun 2019 di Kabupaten Tegal akan dirangkap seiring molornya proses pencairan.

Proses Pencairan Molor, Dana Bantuan Parpol di Kabupaten Tegal Dirangkap
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Anggota DPRD Kabupaten Tegal Periode 2019-2024 dilantik beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Dana bantuan keuangan Parpol tahun 2019 di Kabupaten Tegal akan dirangkap seiring molornya proses pencairan.

Padahal, pencairan dana bantuan Parpol 2019 dijadwalkan cair dalam dua tahapan atau termin.

Plt Kepala Kesbangpol Kabupaten Tegal, Zaenal Arifin menuturkan bahwa verifikasi ajuan dana bantuan Parpol untuk termin 1 dan 2 akan dilaksanakan secara bersamaan.

"Dan diharapkan akhir September 2019 dana sudah bisa dicairkan. Untuk pencairan termin 1, bantuan keuangan parpol diberikan terhitung dari Januari 2019 sampai Agustus 2019 bagi masa bakti anggota DPRD 2014-2019 kemarin," jelas Zaenal kepada Tribunjateng.com, Rabu (11/9/2019).

Sedangkan, tambah dia, upencairan termin 2 diperuntukan bagi masa bakti anggota DPRD Kabupaten Tegal baru 2019-2024 untuk bulan Agustus 2019 sampai Desember 2019.

Konflik Urut Sewu Kebumen Kembali Pecah antara TNI dan Warga, Petani Ngadu ke Bupati

Tentara Bangun Jalan dan 5 Jembatan Mudahkan Akses Warga Jipang Brebes

Ke Festival Kota Lama? Ini Lokasi Parkir yang Disiapkan Dishub Kota Semarang

Kodim Pekalongan Pamerkan Alutsista, Ada Senjata Sniper yang Bisa Tembus Baja dari Jarak 1KM

"Jadi, untuk termin 1 dan 2 masing-masing Parpol kami tunggu proposalnya agar segera kita verifikasi secepatnya," sambungnya.

Zaenal menegaskan bahwa tim verifikasi pengajuan dana bantuan parpol akan melibatkan sejumlah unsur yakni dari Kejaksaan Negeri, KPU, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Inspektorat, dan Kesbangpol.

Usai proses verifikasi rampung, dana bantuan Parpol baru bisa bisa dicairkan oleh Bagian Keuangan Setda Pemkab Tegal.

"Verifikasi harus dilakukan sebelum pencairan guna memastikan dana itu digunakan Parpol dengan tepat sasaran dan manfaat.

Jika bantuan sudah diterima, Parpol wajib membuat LPJ satu bulan sebelum tutup tahun. Itu sesuai aturan BPK," sebut dia.

Sebelumnya diberitakan, besaran bantuan dana Parpol ditentukan dari jumlah perolehan suara per Parpol, lalu dikalikan dengan Rp 1.512.

Sesuai peraturan, 60 persen dari total bantuan Parpol harus digunakan untuk pendidikan politik. (Tribunjateng/gum).

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved