Jokowi Beberkan 5 Poin Penolakan Revisi UU KPK: Lembaga Ini Harus Kuat

Jokowi menyampaikan empat poin penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan DPR

Jokowi Beberkan 5 Poin Penolakan Revisi UU KPK: Lembaga Ini Harus Kuat
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
PRESIDEN RI JOKO WIDODO 

TRIBUNJATENG.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat poin penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jokowi menyebutkan, KPK harus tetap menjadi lembaga terkuat dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, seperti yang disiarkan Kompas TV, Kamis (12/9/19).

Jokowi mengatakan bahwa KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi.

"KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi.Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, substansi RUU KPK seharusnya tidak mengurangi efektivitas tugas KPK.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpontensi mengurangi efektivitas tugas KPK," ucap Jokowi.

Jokowi tidak setuju jika KPK berkewajiban memperoleh ijin pihak eksternal untuk melakukan penyadapan.

"Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan."

"Misalnya harus ijin ke pengadilan, tidak (perlu). KPK cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan," ujar Jokowi.

Halaman
1234
Penulis: Wahyu Ardianti Woro Seto
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved