Anggaran Pilkada Kabupaten Pekalongan Belum Clear, Padahal Tahapan Sudah Dimulai Oktober Tahun Ini

Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Pekalongan hingga sekarang belum clear.

Anggaran Pilkada Kabupaten Pekalongan Belum Clear, Padahal Tahapan Sudah Dimulai Oktober Tahun Ini
TRIBUN JATENG/INDRA DWI PURNOMO
Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Nur Anis Kurli. 

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Pekalongan hingga sekarang belum clear.

Padahal tahapan pilkada, di Bawaslu dijadwalkan sudah dimulai pada awal Oktober 2019.

Yakni penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Nur Anis Kurli, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan mengatakan, usulan anggaran awal yang disampaikan Bawaslu ke Pemkab Pekalongan sebesar Rp 18 miliar.

Besaran anggaran ini sesuai penyusunan anggaran di Bawaslu RI.

"Usulan anggaran sudah disampaikan kepada Bupati dan setelah itu dibahas di Bappeda."

"Setelah di Bappeda, usulan Rp 18 miliar ini dirasionalisasi menjadi sekitar 10 miliar."

"Oleh Bappeda, anggaran yang sudah dirasionalisasi ini selanjutnya dibawa ke KUA PPAS," kata Anis Kurli kepada Tribunjateng.com saat ditemui di Kantor Bawaslu, Senin (16/9/2019).

Anis mengungkapkan, dalam pembahasan di tingkat KUA PPAS, Bawaslu tidak diundang.

Pihak Bawaslu hanya mendapatkan informasi dari Bappeda jika anggaran rasionalisasi.

Halaman
123
Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: deni setiawan
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved