Ganjar Tolak Rencana Kunjungan Pemkab Pati ke Taiwan, Ini Tanggapan Bupati Haryanto

Pembahasan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri mengemuka dalam rapat DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pati

Ganjar Tolak Rencana Kunjungan Pemkab Pati ke Taiwan, Ini Tanggapan Bupati Haryanto
ISTIMEWA
Rapat DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pati, Senin (16/9/2019). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pembahasan mengenai perjalanan dinas ke luar negeri mengemuka dalam rapat DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pati di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Senin (16/9/2019).

Agenda rapat tersebut ialah pembahasan tindak lanjut evaluasi Gubernur Jateng terhadap RAPBD Perubahan Kabupaten Pati tahun anggaran 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Pati Suharyono yang bertindak sebagai Ketua TAPD Kabupaten Pati menyampaikan, hal krusial yang menjadi pembahasan tindak lanjut evaluasi gubernur ialah terkait perjalanan dinas ke luar negeri.

"Bahwa rancangan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, tidak disetujui oleh gubernur. Kecuali apabila pemerintah luar negeri tersebut sebelumnya telah melakukan MoU dengan Pemkab," ujarnya.

Sementara itu, ditemui usai rapat paripurna, Bupati Pati Haryanto menegaskan, pihaknya memang awalnya mendapat surat undangan dari komunitas TKI asal Pati di Taiwan yang berencana mempertemukan pihaknya dengan investor.

"Sudah kami anggarkan. Namun, tidak direspon oleh gubernur. Karena aturan ya kita taat," ucapnya.

Sebetulnya, lanjut Haryanto, Tenaga Kerja justru malah menyetujui perjalanan dinas ke luar negeri tersebut. Sebab, warga Pati yang menjadi TKI di Taiwan memang cukup banyak, mencapai ribuan.

"Di sana (para TKI di Taiwan) juga kasihan, karena sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kami pertengahan Oktober ini. Namun, sekali lagi karena ini perintah, ya kami taat dan patuh," imbuhnya.

Haryanto mengungkapkan, kunjungan ke luar negeri tersebut untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan perkembangan TKI di Taiwan. Kemudian juga agar tahu mana TKI yang legal dan mana yang ilegal.

"Dan juga investor yang mau bertemu agar dapat saya ajak ke Pati. Namun, karena tidak disetujui ya sudah, tidak apa-apa. Kami juga tidak memaksakan. Pertimbangannya memang kita belum ada MoU dengan negara sana," pungkasnya. (Mazka Hauzan Naufal)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved