Ruas Jalan Pemalang-Tegal Rusak Parah, Umi : Mohon Bersabar, Perbaikan Masuk Tahun Anggaran 2020

Ruas jalan penghubung yang membentang di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dikeluhkan warga.

Ruas Jalan Pemalang-Tegal Rusak Parah, Umi : Mohon Bersabar, Perbaikan Masuk Tahun Anggaran 2020
TRIBUN JATENG/AKHTUR GUMILANG
Bupati Tegal Umi Azizah saat menghadiri acara tilik desa di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Ruas jalan penghubung yang membentang di Desa Kendayakan, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dikeluhkan warga.

Pasalnya, jalan penghubung antara Kabupaten Pemalang dengan Tegal itu mengalami rusak parah.

Hal itu diungkapkan Kepala Desa (Kades) Kendayakan, Rasikhun kepada Bupati Tegal Umi Azizah dalam agenda Tilik Desa di Halaman Kantor Balai Desa Kendayakan, Selasa (17/9/2019) siang ini.

Dia menyebut, jalan yang membentang di desanya itu merupakan jalan berstatus milik Kabupaten Tegal.

"Rusak parah. Perlu diperbaiki secepatnya. Banyak warga yang mengeluh ke Pemdes.

Namun, kami tak bisa melakukan hal lebih karena jalan itu merupakan kewenangan Pemkab," kata Rasikhun mewakili keinginan para warga di desa setempat.

Bupati Tegaskan Kendaraan Dinas di Karanganyar Wajib Uji KIR

Jaksa KPK Ajukan Pernyataan Sikap Banding Atas Putusan yang Dikenakan Lasito

Pilkada Kabupaten Kendal 2020, PDI Perjuangan Berharap Bakal Calon dari Kader Partai Sendiri

Hindun : Pekan Raya Kajen 2019 Perlu Ada Evaluasi dari Berbagai Aspek

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan ihwal pengadaan sumur dalam untuk lahan pertanian.

Seperti diketahui, kata Kades, mayoritas penduduk di desanya bekerja sebagai petani sawah.

"Pertanyaan soal jalan rusak ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan pertanian ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan-KP)," sambungnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Tegal Umi Azizah menjawab bahwa untuk soal perbaikan jalan penghubung Pemalang - Tegal di Desa Kendayakan sudah direncanakan masuk tahun anggaran 2020.

Sedangkan, untuk permintaan sumur dalam, pihak Pemda melalui Distan-KP tidak bisa berbuat banyak karena hal itu merupakan kewenangan Provinsi.

"Mohon agar warga bisa bersabar perihal jalan rusak.

Sementara, soal sumur dalam, Pemkab tetap akan memfasilitasi permintaan dari masyarakat, agar bisa dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten," tutur Umi. (Tribunjateng/gum).

Penulis: Akhtur Gumilang
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved