Kemendes Kerahkan Tim Investigasi Dana Desa di Randudongkal

Pemberitaan Tribun Jateng terkait dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Pemalang memantik beberapa respon.

Kemendes Kerahkan Tim Investigasi Dana Desa di Randudongkal
KONTAN/Cheppy A Muchlis
ILUSTRASI 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Pemberitaan Tribun Jateng terkait dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Pemalang memantik beberapa respon.

Satu di antaranya adalah Kementerian Desa dalam hal ini Konsultan Pendamping Wilayah IV (Jawa Tengah) Kementerian Desa.

Kemendes langsung mengerahkan tim untuk bergerak ke lokasi yang dimaksud, yaitu di desa Banjaranyar kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang.

Tenaga Ahli Pelaporan dan Penanganan Masalah, Kemendes, Denny Septiviant, saat ditemui Tribun Jateng, Selasa (17/9).

Denny juga menjelaskan, temuan di lapangan masih belum mendapatkan alat bukti yang kuat mengenai penyalahgunaan dana desa.

"Kemungkinan itu hanya salah paham saja. Kami belum menemukan adanya indikasi ke sana (korupsi). Tapi tetap akan terus kami awasi," terangnya.

Ia menjelaskan, potongan yang dimaksud di dalam surat yang beredar bisa saja merupakan potongan pajak.

"Potongan pajak dana desa itu memang ada. Besarnya sekitar 11,5 %. Itu langsung ditransfer ke rekening pajak, atau bisa juga sudah dipotong di Kabupaten sebelum dicairkan dan bukti setorannya dibawa bendahara," papar dia.

Namun setiap Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa memiliki cara pemotongan pajak yang berbeda-beda. Bisa saja pajak dipotong usai dana desa dicairkan.

"Itu tidak masalah, asal saat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilampirkan bukti setoran pajaknya. Karena jika tidak, bisa jadi akan mempersulit pencairan DD (dana desa) tahap berikutnya," tegas Denny.

Halaman
123
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved