Masalah BPJS Kesehatan, Salah Siapa?

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia

Masalah BPJS Kesehatan, Salah Siapa?
ISTIMEWA
Logo BPJS Kesehatan 

Oleh Nia Amanah Putri

Mahasiswa STIE Assholeh Pemalang

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari kalangan pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, badan usaha lain, serta perseorang. Sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Namun, belakangan, keberadaan BPJS Kesehatan disorot lantaran santernya pemberitaan terkait rencana kenaikan iuran yang diakibatkan defisit. Nilainya tidak main-main, kabarnya mencapai triliunan rupiah. Terjadinya defisit ini pun menimbulkan beragam pertanyaan karena pemerintah telah mewajibkan warga sebagai anggota BPJS Kesehatan membayar iuran. Termasuk, terulangnya defisit setiap tahun anggaran yang mengakibatkan angkanya terus menggelembung dari tahun ke tahun.

Beberapa terungkap, penyebab defisit adalah besarnya iuran yang underpriced dan adverse selection pada peserta yang masuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dilaporkan, banyak peserta mandiri (PBPU) yang mendaftar saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan berbiaya mahal namun ketika sembuh, mereka berhenti membayar iuran. Jumlah peserta mandiri yang lalai atau tidak disiplin membayar iuran BPJS Kesehatan ini jumlahnya pun banyak hingga memicu defisit tersebut.

Dalam laporannya, BPJS menyebut, defisit terjadi akibat klaim ratio peserta mandiri mencapai 313 persen. Total klaim dari golongan PBPU ini mencapai Rp 27,9 triliun sementara total iuran yang didapat hanya mencapai Rp 8,9 triliun. Persoalan ini adalah miscmatch pengelolaan dana jaminan sosial, dimana pendapatan BPJS lewat iuran peserta tak sebanding dengan besarnya klaim yang harus dibayar.

Persoalan terkait pengelolaan dana jaminan kesehatan sebenarnya tak hanya dialami Indonesia. Namun, beberapa negara berhasil melewati bahkan dikatakan berhasil menyelenggarakan jaminan kesehatan publik sehingga manfaatnya sangat dirasakan warganya. Di beberapa negara, iuran jaminan kesehatan diberlakukan layaknya pajak yang hukumnya wajib dibayar. 

Satu di antara yang dianggap berhasil adalah Inggris yang melahirkan sistem jaminan kesehatan lewat National Health Service (NHS). Bahkan, layanan NHS ini disebut sebagai jaminan kesehatan terbaik di dunia. Walaupun ada kendala di awal kemunculannya tetapi pemerintah Inggris dapat menyelesaikan persoalan yang menjerat NHS.

Hingga pada usia ke-70 tahun, NHS menjadi layanan sosial kebanggaan masyarakat Inggris. Bahkan, tak ada iuran bulanan yang harus dibayar warga karena sejak awal, NHS dibakukan sebagai jaminan kesehatan yang dibiayai menggunakan dana yang bersumber dari pajak. NHS pun dianggap berperan besar dalam meningkatkan harapan hidup masyarakat Inggris disamping kesadaran masyarakat Inggris terhadap kesehatan sangat tinggi.

Layanan NHS juga tak hanya melayani mereka yang tercatat sebagai warga negara Inggris Raya tapi siapa pun yang datang ke negeri itu. Baik pelajar, pekerja, maupun imigran, bisa menikmati layanan gratis. Karena NHS membawahi langsung mayoritas fasilitas kesehatan, NHS memiliki sistem dan basis data yang terintegrasi dengan seluruh rumah sakit.

Jadi, persoalan defisit iuran yang dialami BPJS Kesehatan saat ini, dimungkinkan juga pernah dialami layanan kesehatan milik negara-negara lain yang lebih dulu menerapkan. Dan mereka berhasil melewati bahkan telah mencapai tahap pengobatan gratis bagi rakyatnya.

Penerapannya yang lebih lama dari BPJS Kesehatan di Indonesia bisa jadi menjadi satu kekuatan. Kenapa? Karena iuran jaminan sosial yang mereka tarik sejak lama dapat diinvestasikan sehingga hasilnya lebih dari cukup untuk membiayai pengobatan bagi semua penduduk.

Tentu, saja, itu bukan satu-satunya kunci. Pengelolaan secara terstruktur bisa menjadi acuan kita mengelola BPJS Kesehatan yang diharapkan bisa mengarah ke sana. Tinggal, bagaimana pemerintah dan masyarakat menanggapi persoalan yang memberatkan BPJS Kesehatan yang terjadi. Peran serta pemerintah dan masyarakat haruslah sinkron untuk menjadikan suatu hal yang disepakati berjalan seimbang dan selaras. Sehingga, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat diimplementasi secara baik demi mewujudkan bangsa yang sehat. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved