Ekonom Undip : BPJS Beda Dibandingkan dengan Sistem Sosial seperti Askes, Jamsostek dan Jamkesmas

BPJS Kesehatan sendiri merupakan produk Undang Undang JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang mewajibkan Pemerintah membiayai ongkos kesehatan

Ekonom Undip : BPJS Beda Dibandingkan dengan Sistem Sosial seperti Askes, Jamsostek dan Jamkesmas
ISTIMEWA
Logo BPJS Kesehatan 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ekonom Undip, Lala Irviana menilai BPJS Kesehatan sejatinya adalah sebuah sistem kesehatan yang diharapkan dapat mewujudkan Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia berlandaskan gotong-royong yang berkeadilan.

BPJS Kesehatan sendiri merupakan produk Undang Undang JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang mewajibkan Pemerintah membiayai ongkos kesehatan di Republik ini dengan strategi yang diatur secara lebih detail oleh Pemerintah, sebagai contoh adalah bagaimana pengaturan sistem BPJS Kesehatan untuk keluarga miskin.

"BPJS Kesehatan yang merupakan produk UU No 40/2004 dan UU No 24/2011 sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem sosial sebelumnya seperti Askes, Jamsostek, Jamkesmas," ujarnya.

Perbedaan yang utama adalah selain BPJS Kesehatan merupakan amanat Undang Undang, perbedaan lainnya adalah mengenai prinsip klaim.

Produk terdahulu menggunakan klaim berdasarkan fee for service, sedangkan klaim BPJS Kesehatan berdasarkan sistem paket yang diplafonkan tanpa melihat berapa biaya service-nya (INA CBGS).

Klaim yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan diharapkan dapat meminimalisir 'kebocoran' pembayaran jaminan kesehatan karena menggunakan model paket.

Sebenarnya berita tentang ketidakberesan sistem pembayaran BPJS Kesehatan sudah berhembus sejak beberapa tahun lalu. Sudah diprediksi sejak awal dijalankannya program ini.

Kenapa? karena nilai iuran tidak sesuai dengan nilai keekonmiannya. Tahun ini saja Kemenkeu suntikkan dana Rp 4,9 triliun. Tentunya APBN tidak bisa dibiarkan terus menerus tergerus. Meski sudah disuntik, BPJS Kes masih banyak menunggak kewajiban kepada RS.

Rumah Sakit Negeri agak bisa bernafas dengan sistem pembayaran BPJS Kesehatan, sebab sebagian besar tenaga medis dan non-medis digaji oleh Pemerintah.

Namun jika sistem pembayaran BPJS Kesehatan selalu menunggak, maka Rumah Sakit Negeri pun tinggal menunggu waktu kehabisan nafas.

Terpisah, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah menilai bahwa rencana kenaikan iuran BPJS merupakan bagian dari solusi persoalan BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua IDI Jateng dr Sarwoko, berharap, kenaikan iuran BPJS Kes tidak memberatkan masyarakat terutama peserta BPJS kategori mandiri. Sehingga mereka dengan suka rela membayar ke BPJS, khususnya bagi peserta mandiri yang tidak dibayar perusahaan tempat kerja.

Dokter Sarwoko mengungkapkan, hingga saat ini pembayaran BPJS ke rumah sakit masih mengalami keterlambatan. Kondisi berbeda dialami Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas dan klinik yang pembayarannya relatif lancar.

Keterlambatan pembayaran BPJS ke rumah sakit mempengaruhi para dokter yang bertugas. Mereka terlambat mendapatkan fee dari jasa pelayanan kesehatan BPJS, bahkan ada yang sampai terlambat 3-4 bulan.

Apalagi hampir semua rumah sakit melayani BPJS dan semua warga telah tercover BPJS, seperti di Semarang 95 persen warganya telah terdaftar sebagai peserta BPJS. Sehingga upah atau pemasukan dari BPJS jadi harapan besar para dokter. (tim)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved