Breaking News:

Ombudman: Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jateng Paling Buruk

Karena itu, indeks kepatuhan pelayanan publik di kabupaten/kota di Jateng masuk dalam zona kuning

Tribunjateng.com/Mamdukh Adi Priyanto
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida (kanan) menandatangani pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Semarang, Kamis (26/9/2019). 

Reformasi birokrasi yang didengungkan pemerintah pusat, kata dia, juga harus diikuti unit layanan di kabupaten/kota, baik itu layanan kependudukan, kesehatan, dan sebagainya.

"Seharusnya pelayanan di pemda dan unit- unit di bawahnya, seperti kecamatan, desa/kelurahan,

itu melaksanakan reformasi birokrasi. Karena pelayanan tersebut merupakan ujung tombak yang langsung menyentuh ke masyarakat," jelasnya.

Pekerjaan rumah pemerintah kabupaten/kota, lanjutnya, masih banyak.

Targetnya, kabupaten/kota yang masuk zona kuning pada tahun kemarin, untuk tahun ini bisa masuk ke zona hijau.

Farida menegaskan pelayanan publik yang buruk, sejajar dengan indeks potensi korupsi yang masih tinggi. (mam)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved