Abaikan Bukti Visum, Susilo Laporkan Penyidik Polres Kendal ke Propam Polda Jateng

Bukti Visum et Repertum (VeR) tidak juga kunjung diberikan, Susilo laporkan penyidik Polres Kendal ke Propam Polda Jateng.

Abaikan Bukti Visum, Susilo Laporkan Penyidik Polres Kendal ke Propam Polda Jateng
istimewa
Propam

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bukti Visum et Repertum (VeR) tidak juga kunjung diberikan, Susilo laporkan penyidik Polres Kendal ke Propam Polda Jateng.

Hal itu merupakan upaya Susilo seorang kuli bangunan yang memperjuangkan nasib anaknya untuk menempuh upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung.

Sengketa Ajudikasi Komisi Informasi Publik yang telah teregister dengan Nomer 024/SI/VIII/2019, ketika di dalam sengketa tersebut tidak tercapai titik temu dalam upaya mediasi, Susilo yang didampingi Kuasa Hukumnya Bangkit Mahanantiyo, langsung mendatangi Polda Jateng untuk melaporkan Penyidik Polres Kendal ke Propam.

"Tujuan dari laporan ke Propam Polda Jateng ini adalah untuk memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi profesi termasuk juga penegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan terhadap aduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri," katanya, Jumat (27/9).

Dan penyimpangan yang diadukan itu adalah tidak disimpannya alat bukti VeR yang mengakibatkan Susilo harus menempuh upaya hukum PK yang mengalami hambatan.

"Padahal kami butuh Novum tersebut.

Tindakan demikian telah melanggar Perkap Nomer 8 Tahun 2014 tentang tatacara pengolahan Barang Bukti.

Selain itu, 3 saksi verbalisan yang berasal dari Penyidik Polres Kendal memberikan keterangan di bawah sumpah yang substansinya tidak dapat dipertanggungjawabkan yakni di dalam kesaksiannya memberikan keterangan hanya terdapat satu VeR yang pernah dilakukan/dimintakan," jelasnya.

Dan saat ini, terlihat bahwa keterangan tersebut kuat dugaan palsu yang dapat melanggar unsur delik.

Dimana itu diatur didalam Pasal 242 KUHP, karena terdapat Visum lain yang telah dikeluarkan oleh RSUD Soewondo, namun Polres Kendal hanya menggunakan milik RSUD Tugurejo.

"Kami berharap demi tegaknya keadilan, aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Kendal, harus bersikap transparan.

Jangan membuat tanda tanya besar, sampai sedemikian rupa tidak berkenan memberikan alat bukti tersebut kepada kami," bebernya.

Ia pun berharap, penyidik Polres Kendal dapat memaknai Pasal 51 KUHAP yang pada pokoknya terdakwa harus diberitahukan dengan jelas mengenai sesuatu barang yang didakwakan kepadanya karena hal tersebut guna kepentingan pembelaan karena didalam hukum pidana menganut asas praduga tak bersalah.(hei)

Penulis: hesty imaniar
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved