Pendatangan NPHD Kabupaten Pekalongan Dipercepat, Anggaran Pilkada 2020 Disepakati Rp 7 Miliar

Perjanjian NPHD ini penting agar penyelenggara Pilkada 2020 memiki dana untuk suksesnya pesta demokrasi di daerah tersebut.

Pendatangan NPHD Kabupaten Pekalongan Dipercepat, Anggaran Pilkada 2020 Disepakati Rp 7 Miliar
Tribun Jateng/Indra Dwi Purnomo
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal.  

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan akan melaksanakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 30 September 2019, atau maju satu hari dari waktu maksimal telah ditentukan yakni paling lambat 1 Oktober 2019.

Perjanjian NPHD ini penting agar penyelenggara Pilkada 2020 memiki dana untuk suksesnya pesta demokrasi di daerah tersebut.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Ahmad Dzul Fahmi, mengatakan anggaran Pilkada 2020 di Bawaslu Kabupaten Pekalongan akhirnya disepakati di angka Rp 7 miliar.

"Kita rencana tanda tangan NPHD bersama KPU, namun untuk saat ini kita masih koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait dengan klausul NPHD," kata Fahmi kepada Tribunjateng.com usai menghadiri koordinasi rencana perjanjian NPHD di Gedung KPU setempat, Sabtu, (28/9/2019).

Menurutnya, di Bawaslu dasar dari NPHD berbeda dengan KPU.

Pihaknya mengungkapkan KPU murni mendasari dari Permendagri Nomor 54, sedangkan Bawaslu mendasari Permendagri nomor 54 plus SK Sekjen Bawaslu RI.

"Dari usulan anggaran itu paling banyak untuk honorarium jajaran Panwascam, pengawas tingkat desa, dan pengawas TPS. Panwascam sebanyak 3 orang dikali 19 kecamatan (57), pengawas desa ada 285 orang, dan pengawas TPS berdasarkan Pemilu sebelumnya ada 1.535 orang."

"Untuk penandatanganan perjanjian NPHD, imbuh Fahmi, sama dengan KPU, yakni tanggal 30 September 2019," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal, menyatakan, NPHD sesuai tahapan maksimal 1 Oktober 2019.

Oleh karena itu, KPU mengundang OPD terkait untuk persiapan penandatanganan NPHD.

"Anggaran Pilkada di KPU untuk di anggaran perubahan 2019 sebesar Rp 147,110 juta, dan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 30,163 miliar."

"Kita sudah tiga kali mengundang OPD untuk persiapan NPHD. Pertama di awal September, tanggal 13 September, dan terakhir hari ini kami mengundang OPD terkait untuk persiapan penandatanganan NPHD," katanya.

Abi mengungkapkan rencananya, penandatanganan perjanjian NPHD dimajukan sehari, yakni pada hari Senin (30/9/2019).

"Alhamdulillah tadi sudah ada kesepakatan. Naskah sudah dicek dan diperiksa semuanya oleh BKAD dan Bagian Hukum. Semuanya sudah ok. Tanggal 30 nanti yang mengundang adalah Bagian Pemerintahan," tambahnya. (Dro)

Penulis: Indra Dwi Purnomo
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved